6.700 Warga Maros Krisis Air Bersih, Empat Kecamatan Masuk Zona Merah Kekeringan

MAROS, TEKAPE.co – Krisis air bersih mulai meluas di Kabupaten Maros seiring menguatnya musim kemarau 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menetapkan empat kecamatan sebagai zona merah kekeringan setelah ribuan warga di wilayah pesisir mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

Empat kecamatan yang masuk kategori paling rawan yakni Kecamatan Lau, Bontoa, Maros Baru, dan Marusu. Kawasan tersebut memang menjadi langganan kekeringan setiap musim kemarau dan diperkirakan akan menghadapi kondisi yang lebih berat tahun ini.

Data BPBD Maros mencatat lebih dari 6.700 warga terdampak krisis air bersih. Puncak musim kemarau diprediksi berlangsung mulai Agustus hingga November 2026, dengan Bontoa dan Marusu diperkirakan menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya.

BACA JUGA: DPRD Luwu Timur Sahkan KUA-PPAS 2027, APBD Rp2,26 Triliun Siap Dikawal hingga Pembahasan RAPBD

Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur mengatakan penetapan zona merah dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di kawasan pesisir.

“Selain empat kecamatan yang masuk zona merah, Pemkab Maros juga menetapkan Kecamatan Turikale, Tanralili, Mandai, serta beberapa kecamatan lainnya sebagai zona kuning,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah daerah telah mengerahkan distribusi air bersih melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros. Bantuan tersebut juga diperkuat dukungan sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

BACA JUGA: Kepala Dinas di Palopo Hadiri Pelantikan Ketua Gerindra, Penggunaan Bus Sekolah Disorot

Muetazim menyebut para camat diberi tanggung jawab mengawal distribusi di wilayah masing-masing agar bantuan air dapat menjangkau seluruh warga terdampak.

“Para camat akan berkoordinasi dengan BPBD sehingga pendistribusian air bersih dapat menjangkau seluruh wilayah zona merah,” ujar mantan Kadis PUTRPP Maros.

Di sisi lain, Pemkab Maros juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengurangi persoalan kekeringan yang berulang setiap tahun. Salah satunya dengan mengoptimalkan rumah booster di Tangkuru guna mendorong suplai air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bantimurung menuju kawasan pesisir.

Meski demikian, kapasitas mesin pendorong masih akan ditingkatkan agar aliran air bisa menjangkau wilayah yang lebih jauh.

“Namun, kapasitas mesin pendorong masih akan ditingkatkan agar aliran air dapat menjangkau hingga wilayah Bontobahari,” jelasnya.

Pemerintah juga meminta PDAM melakukan pemeriksaan jaringan pipa induk agar distribusi air berjalan maksimal setelah rumah booster mulai dioperasikan.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Maros, Nasrul, mengatakan penyaluran bantuan air bersih telah dimulai sejak awal pekan. Hingga kini, sekitar 40 tangki air telah dikirim ke empat kecamatan yang berstatus zona merah.

Menurutnya, distribusi akan terus dilakukan selama kebutuhan masyarakat masih tinggi.

“Adapun wilayah yang masuk kategori zona kuning belum menerima distribusi air bersih karena kondisinya masih dinilai aman,” katanya.

Nasrul mengungkapkan, proses distribusi masih menghadapi sejumlah hambatan. Selain armada yang terbatas, kelangkaan solar di sejumlah SPBU membuat mobil tangki harus mengantre sebelum melakukan pengiriman.

“Armada kami harus mengantre untuk mendapatkan solar sehingga distribusi air bersih terkadang ikut terlambat,” bebernya.

BPBD Maros saat ini hanya memiliki tiga unit mobil tangki untuk melayani distribusi air bersih. Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp30 juta yang diperkirakan mampu membiayai operasional penyaluran air selama sekitar 10 hari. (*)