Perkuat Standar Pengamanan yang Humanis, MDA Bekali Personel Keamanan dengan Pemahaman HAM

LUWU, TEKAPE.co – PT Masmindo Dwi Area (MDA) berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) membekali personel keamanan dengan pemahaman hak asasi manusia (HAM) untuk memperkuat standar pengamanan yang profesional, proporsional, dan menghormati hak serta martabat setiap orang.

Pelatihan HAM tersebut dimulai pada 9 Agustus 2026 dan dilaksanakan dalam tiga angkatan. Materi yang diberikan mencakup penerapan prinsip HAM dalam fungsi pengamanan, penanganan potensi konflik, serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Kegiatan ini dinilai semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas MDA pada fase konstruksi. Kondisi tersebut turut meningkatkan intensitas interaksi antara pekerja, kontraktor, masyarakat, dan berbagai pihak di sekitar kegiatan perusahaan.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, S.Sos., M.A., menjadi salah satu pemateri utama dalam pelatihan tersebut. Wakil Rektor IV Unanda, Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H., juga memberikan materi kepada para peserta.

Dari jajaran MDA, Komisaris Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., CPCD., dan Direktur Utama Trisakti Simorangkir mengikuti kegiatan secara daring dan memberikan sambutan kepada peserta.

Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, mengatakan personel keamanan memiliki peran penting karena menjadi bagian perusahaan yang banyak berinteraksi langsung dengan karyawan maupun masyarakat.

Karena itu, menurut Trisakti, kemampuan menjalankan fungsi pengamanan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan berkomunikasi dan bertindak secara tepat di lapangan.

“Cara kita berkomunikasi, mengambil tindakan, menyelesaikan suatu situasi, dan memperlakukan setiap orang harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, profesionalisme, dan proporsionalitas. Prinsip ini harus tercermin dalam pekerjaan sehari-hari dan sejalan dengan nilai-nilai MATAPPA,” kata Trisakti.

Pemahaman HAM Dinilai Penting dalam Pengamanan

Saurlin P. Siagian menekankan bahwa pemahaman HAM memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengamanan.

Menurut dia, berbagai keputusan dan tindakan di lapangan perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap hak setiap pihak agar tugas pengamanan tetap dapat dijalankan secara efektif dan terukur.

Sementara itu, Dr. Abdul Rahman Nur menyoroti pentingnya menempatkan perspektif HAM sejak awal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan potensi persoalan di lapangan.

Menurut Abdul Rahman, pendekatan tersebut memberi ruang lebih besar bagi upaya pencegahan sebelum suatu persoalan berkembang menjadi konflik.

“HAM tidak boleh hanya dibicarakan setelah konflik terjadi. Prinsip HAM harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan operasional perusahaan sejak awal,” ujar Abdul Rahman.

Pelatihan tersebut juga membahas perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai bagian dari penerapan prinsip HAM dalam fungsi pengamanan.

Bagi MDA, pembekalan ini penting untuk menghadapi lingkungan kerja dan sosial yang memiliki nilai, budaya, serta kearifan lokal yang beragam. Personel keamanan diharapkan mampu menjalankan tugas dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan rasa saling menghormati.

Melalui kolaborasi dengan Unanda serta keterlibatan praktisi dan akademisi, MDA mendorong agar pertumbuhan aktivitas perusahaan diikuti dengan penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lapangan. (*)