Penguatan Kapasitas DPRD Luwu untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

LUWU, TEKAPE.co – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) bertema ‘Penguatan Kapasitas DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel’ di Hotel Aryaduta Makassar, Minggu, 12 April 2026.

Kegiatan ini diikuti seluruh pimpinan dan anggota DPRD Luwu. Bimtek merupakan kerja sama Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Makassar Al-Ghazali.

Bupati Luwu, Patahudding, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Muhammad Rudi, menyatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjawab tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Bimbingan teknis ini sangat relevan dalam meningkatkan kapasitas DPRD sebagai lembaga legislatif agar mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, profesional, dan berintegritas,” ujar Muhammad Rudi.

Ia mengatakan DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kegiatan ini juga dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan kunci utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, mengatakan tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Karena itu, DPRD dituntut lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta terus meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah masyarakat,” kata Ahmad Gazali.

Sementara itu, Ketua LP2M Universitas Islam Makassar Al-Ghazali, Suardi Bakri, menyebut pelaksanaan bimtek ini berdasarkan rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menjelaskan kegiatan menghadirkan narasumber dari sejumlah lembaga, antara lain BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), serta praktisi komunikasi publik.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pemahaman dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (hms)