20 Tahun Bertahan dengan Jembatan Swadaya, Warga Perbatasan Luwu–Toraja Menanti Hadirnya Negara

LUWU, TEKAPE.co – Di perbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara, ada sebuah jembatan sederhana yang selama dua dekade menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.

Jembatan itu bukan dibangun oleh negara, melainkan hasil gotong royong warga yang menyatukan dua wilayah yang saling bergantung.

Kini, usia jembatan tersebut telah mencapai sekitar 20 tahun. Kondisinya semakin rapuh, sementara aktivitas masyarakat terus bergantung pada akses itu setiap hari.

Jembatan dengan bentangan sekitar 30 meter itu menghubungkan Desa Karatuan, Kecamatan Bassesangtempe Utara (Bastem Utara), Kabupaten Luwu, dengan wilayah di Kabupaten Toraja Utara.

Namun, hingga kini, akses tersebut hanya dapat dilintasi kendaraan roda dua.

Bagi kendaraan roda empat, warga terpaksa mencari jalur lain dengan menyeberangi sungai. Saat musim hujan tiba, debit air yang meningkat dan arus yang deras membuat akses tersebut tidak dapat dilalui sama sekali. Mobilitas masyarakat pun praktis terputus.

Kepala Desa Karatuan, Wahidin Saruran, berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di kawasan perbatasan tersebut.

“Kami berharap jalan dan jembatan ini mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya jembatan darurat yang kami bangun secara swadaya bersama masyarakat,” ujar Wahidin Saruran, kepada Tekape.co, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, keberadaan jembatan bukan sekadar fasilitas penghubung antardesa. Infrastruktur tersebut menjadi jalur utama bagi pelajar menuju sekolah, masyarakat yang mengakses layanan kesehatan, hingga petani yang mengangkut hasil panen ke pasar.

Ketika akses terputus akibat banjir, aktivitas ekonomi warga ikut terhenti. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, sementara biaya transportasi meningkat karena harus memutar melalui jalur yang lebih jauh.

Bagi masyarakat perbatasan, kondisi ini bukan lagi persoalan kenyamanan, melainkan menyangkut pemerataan pembangunan dan keadilan akses terhadap layanan dasar.

Karena itu, warga berharap pemerintah dapat memasukkan pembangunan jembatan permanen di kawasan tersebut ke dalam Program Nasional Jembatan Perintis Merah Putih, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada jembatan darurat yang dibangun dengan kemampuan terbatas.

Di tengah berbagai agenda pembangunan nasional, harapan warga perbatasan sesungguhnya sederhana: menghadirkan infrastruktur yang aman, layak, dan mampu menghubungkan kehidupan, bukan sekadar menghubungkan dua tepi sungai. (Erlin)