Sekolah Rakyat Jember Hampir Rampung, Registrasi Siswa Dibuka 13 Juli

JEMBER, TEKAPE.co – Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang dinilai paling siap menjalankan Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menjadwalkan registrasi peserta didik dimulai pada 13 Juli 2026, sebelum kegiatan belajar diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kesiapan tersebut ditunjang oleh progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan Jember Sport Garden (JSG), Kecamatan Ajung, yang hampir rampung.

Pemerintah pusat pun menetapkan Jember sebagai daerah kategori Tier 1, yakni wilayah yang lebih dahulu mengoperasikan program tersebut.

BACA JUGA: Hadapi Ancaman Kekeringan, BPBD Jember Mulai Salurkan Air Bersih ke Warga

Perwakilan Kementerian Sosial, Muhammad Royyani, mengatakan pembangunan fisik sekolah saat ini telah mencapai sekitar 90 persen sehingga dinilai siap memasuki tahap operasional.

“Secara keseluruhan progres sudah sekitar 90 persen. Jember masuk kategori Tier 1 sehingga menjadi salah satu daerah yang paling siap memulai kegiatan sekolah,” ujar Royyani saat mendampingi peninjauan pembangunan, Kamis (9/7/2026).

Menurut dia, pemerintah juga telah menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan program.

Sementara kebutuhan guru yang masih dalam proses rekrutmen akan dipenuhi melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Jember agar proses belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Ia menyebut program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Menurut Fawait, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memastikan tidak ada anak di Jember yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat keterbatasan ekonomi.

“Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah karena faktor biaya. Pemerintah daerah harus hadir memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan,” kata Fawait.

Selain memperoleh pendidikan tanpa biaya, para siswa nantinya juga akan mendapatkan fasilitas asrama, konsumsi, perlengkapan belajar, serta pembinaan selama mengikuti pendidikan.

Program tersebut juga terintegrasi dengan berbagai bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat.