Proyek Jalan Bombana Mandek, Pemprov Sultra Diminta Bertindak dan Transparan

BOMBANA, TEKAPE.co – Mandeknya proyek jalan provinsi ruas Boepinang–Bambaea di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menuai sorotan keras dari kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Pasukan SEGEMA.

Melalui pernyataan resminya, Supardi, selaku perwakilan Pasukan SEGEMA, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 24 April 2026, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera bertindak terkait minimnya progres pembangunan, meski anggaran yang digelontorkan tergolong besar.

Menurut Supardi, kondisi tersebut mencerminkan adanya krisis akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA: Eks Kepala Unit Bank di Sinjai Diduga Selewengkan Rp3 Miliar untuk Utang dan Judi Online

Dia menilai keterlambatan proyek yang berlarut-larut, ditambah minimnya keterbukaan informasi kepada publik, menjadi indikasi lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

“Ini bukan lagi soal teknis, ini soal tanggung jawab. Jika pemerintah tidak mampu menunjukkan akuntabilitas, maka konsekuensinya jelas: kehilangan legitimasi di mata rakyat,” tegas Supardi.

Pasukan SEGEMA pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov Sultra. Di antaranya transparansi penuh terhadap penggunaan anggaran proyek, percepatan penyelesaian dengan langkah konkret dan terukur, hingga evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai lalai, baik kontraktor maupun pejabat terkait.

BACA JUGA: DPRD Enrekang Telusuri Video Viral, Identitas Pria Masih Diduga

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk mempublikasikan timeline resmi penyelesaian proyek sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Tak hanya itu, Pasukan SEGEMA memberikan batas waktu tujuh hari kerja kepada Pemprov Sultra untuk merespons tuntutan tersebut.

Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah diminta menunjukkan langkah nyata percepatan proyek, sekaligus membuka laporan progres dan penggunaan anggaran kepada publik.

Jika ultimatum tersebut tidak diindahkan, Pasukan SEGEMA menyatakan siap mengambil langkah lanjutan.

Mulai dari menggelar aksi besar-besaran, melaporkan dugaan kelalaian dan potensi penyimpangan ke lembaga pengawas serta aparat penegak hukum, hingga menggalang kekuatan masyarakat untuk mengawal langsung proyek tersebut.

“Ini bukan sekadar kritik, ini adalah peringatan keras dari rakyat. ‘Akuntabilitas atau lengser’ bukan slogan, tetapi konsekuensi,” lanjut Supardi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan tanggapan resmi terkait ultimatum tersebut. (*)