OPINI: Pemakzulan Bukan Ancaman, Ujian Kedewasaan Demokrasi di Era Prabowo

Oleh : T.H. Hari Sucahyo
*Pegiat di Cross-Diciplinary Discussion Group ‘Sapientiae’

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto mengenai pemakzulan yang “tidak masalah selama sesuai ketentuan” menghadirkan sebuah ruang refleksi yang menarik dalam dinamika demokrasi Indonesia.

Di satu sisi, pernyataan itu menunjukkan sikap yang tampak terbuka terhadap mekanisme konstitusional. Di sisi lain, kemunculan kembali wacana pemakzulan di ruang publik, terlebih setelah seruan dari Saiful Mujani, mengundang pertanyaan lebih dalam tentang bagaimana demokrasi kita dijalankan: apakah benar telah matang secara institusional, atau justru masih rentan terhadap gejolak opini dan kepentingan politik jangka pendek.

Secara prinsip, pemakzulan adalah bagian sah dari sistem demokrasi modern. Ia bukan sesuatu yang tabu, melainkan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan eksekutif jika terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat moral dan politik untuk memimpin.

Dalam konteks Indonesia, prosedur ini diatur secara jelas dalam konstitusi, melibatkan peran DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Artinya, pemakzulan bukanlah tindakan spontan, apalagi hasil tekanan jalanan semata, melainkan proses panjang yang harus melalui pembuktian dan legitimasi institusional.

Kendati demikian, penting untuk membedakan antara pemakzulan sebagai mekanisme konstitusional dan pemakzulan sebagai wacana politik. Ketika isu ini muncul di ruang publik tanpa didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas, ia berpotensi berubah menjadi alat tekanan politik yang justru merusak stabilitas.

Dalam hal ini, pernyataan Prabowo bisa dibaca sebagai upaya menegaskan garis batas: bahwa kritik dan bahkan tuntutan pemakzulan sah-sah saja, tetapi harus berada dalam koridor hukum, bukan mobilisasi emosional atau kekerasan.

Menariknya, Prabowo juga merujuk pada sejarah pergantian kekuasaan di Indonesia yang disebutnya berlangsung “dengan damai”. Pernyataan ini tentu mengandung nuansa interpretatif yang tidak sederhana. Jika kita menengok kembali peristiwa turunnya Sukarno, Suharto, dan Abdurrahman Wahid, masing-masing memiliki konteks yang kompleks.

Ada tekanan politik, krisis ekonomi, bahkan konflik sosial yang menyertai proses tersebut. Menyebut semuanya sebagai “damai” bisa jadi lebih merupakan penyederhanaan narasi ketimbang refleksi historis yang utuh.

Di sinilah letak tantangan dalam membangun kesadaran demokrasi yang sehat. Narasi sejarah yang terlalu disederhanakan dapat mengaburkan pelajaran penting dari masa lalu.

Demokrasi tidak hanya tentang hasil akhir, yakni pergantian kekuasaan, tetapi juga tentang proses yang melibatkan dinamika sosial, konflik kepentingan, dan sering kali, ketegangan yang tidak kecil.

Oleh karena itu, penting bagi publik untuk tidak hanya menerima narasi resmi, tetapi juga mengkritisinya secara rasional.

Di sisi lain, pernyataan Saiful Mujani tentang “konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden” membuka diskursus mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan stabilitas politik.

Saiful sendiri menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah makar, melainkan bentuk “political engagement”. Dalam kerangka demokrasi, pernyataan ini memang memiliki dasar.

Kebebasan berekspresi, termasuk mengkritik pemerintah secara tajam, adalah hak yang dijamin. Bahkan, dalam banyak kasus, kritik keras justru menjadi indikator bahwa demokrasi masih hidup.
Istilah “menjatuhkan” memiliki konotasi yang kuat.

Ia bisa dimaknai sebagai dorongan untuk menggunakan mekanisme konstitusional, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai ajakan mobilisasi politik yang berpotensi memicu polarisasi. Di sinilah pentingnya kejelasan konteks dan tanggung jawab dalam berkomunikasi politik.

Para akademisi dan tokoh publik memiliki peran strategis dalam membentuk opini, sehingga setiap pernyataan perlu disampaikan dengan pertimbangan matang.

Lebih jauh lagi, munculnya kembali wacana pemakzulan menunjukkan bahwa relasi antara pemerintah dan publik belum sepenuhnya stabil. Ada ketidakpuasan yang mungkin belum terartikulasikan secara efektif melalui saluran formal.

Dalam kondisi seperti ini, isu pemakzulan bisa menjadi semacam “katup pelepas tekanan”, tetapi juga berisiko menjadi alat politisasi yang berlebihan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan program kerja.

Di sisi pemerintah, respons terhadap kritik juga menjadi kunci. Pernyataan Prabowo yang relatif terbuka bisa dilihat sebagai langkah positif, tetapi tidak cukup berhenti pada retorika.

Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kritik publik benar-benar didengar dan dijadikan bahan evaluasi. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif menjadi elemen penting untuk meredam ketegangan dan membangun kepercayaan.

Sementara itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Tidak semua isu perlu direspons secara reaktif. Literasi politik menjadi sangat penting agar publik dapat membedakan antara kritik yang konstruktif dan manuver politik yang oportunistik. Dalam era media sosial, di mana informasi menyebar dengan cepat dan sering kali tanpa verifikasi, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi semakin krusial.

Dalam konteks ini, wacana pemakzulan seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman semata, tetapi juga sebagai cermin kondisi demokrasi. Jika muncul secara berulang tanpa dasar yang kuat, itu bisa menjadi tanda adanya masalah dalam komunikasi politik atau distribusi kekuasaan.

Sebaliknya, jika digunakan secara tepat, mekanisme ini justru dapat memperkuat sistem dengan memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal dari pengawasan.

Perdebatan tentang pemakzulan Prabowo mencerminkan fase penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kita sedang berada dalam proses pendewasaan, di mana berbagai aktor, baik itu pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat, masih mencari keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas.

Pernyataan Prabowo dan Saiful Mujani, meskipun berbeda posisi, sama-sama menunjukkan bahwa ruang diskusi masih terbuka. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar ruang tersebut tetap produktif, tidak terjebak dalam polarisasi yang justru melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, yang dibutuhkan bukan sekadar sikap menerima atau menolak wacana pemakzulan, tetapi kemampuan untuk menempatkannya dalam kerangka yang tepat.

Demokrasi bukan hanya soal hak untuk berbicara, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap wacana yang berkembang benar-benar berkontribusi pada kebaikan bersama.

Jika itu bisa dijaga, maka perbedaan pandangan tidak akan menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan yang memperkaya kehidupan berbangsa. (*)