OPINI: Operasi Jagung dan Beras; Ketahanan Pangan atau Perluasan Peran Tanpa Batas?

Oleh : T.H. Hari Sucahyo
(Pegiat di Cross-Diciplinary Discussion Group ‘Sapientiae’)

KETERLIBATAN aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, dalam program ketahanan pangan kembali mengemuka seiring kebijakan pengerahan mereka untuk menanam jagung dan menjaga stabilitas harga beras.

Di satu sisi, langkah ini dipresentasikan sebagai respons cepat terhadap ancaman krisis pangan dan tekanan inflasi.

Di sisi lain, kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang batas peran institusi keamanan, efektivitas kebijakan publik, serta yang paling krusial: akuntabilitas anggaran negara.

Narasi resmi yang dibangun pemerintah berangkat dari kebutuhan pragmatis. Ketahanan pangan diposisikan sebagai isu strategis yang tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga stabilitas nasional.

Dalam kerangka ini, pelibatan aparat keamanan dianggap wajar karena mereka memiliki struktur komando yang rapi, kemampuan mobilisasi cepat, serta jaringan hingga ke wilayah terpencil. Pengalaman masa lalu, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lain, sering dijadikan rujukan untuk membenarkan pendekatan ini.

Di tengah keterbatasan kapasitas birokrasi sipil dan tantangan koordinasi lintas sektor, kehadiran aparat keamanan dipandang sebagai solusi praktis.

Pendekatan pragmatis ini menyimpan persoalan konseptual yang tidak sederhana. Polisi dan tentara dibentuk dengan mandat utama yang jelas: menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Ketika mereka ditarik ke dalam ranah produksi pangan atau intervensi pasar, terjadi pergeseran fungsi yang berpotensi mengaburkan batas antara peran sipil dan militer.

Pergeseran ini bukan sekadar soal pembagian tugas, melainkan menyangkut prinsip dasar tata kelola negara yang demokratis, di mana setiap institusi memiliki fungsi yang terdefinisi dan mekanisme pengawasan yang sesuai.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika kita masuk pada aspek anggaran. Program ketahanan pangan yang melibatkan aparat keamanan tentu membutuhkan biaya, baik untuk operasional, logistik, maupun insentif.

Pertanyaannya: dari pos anggaran mana kegiatan ini dibiayai, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya?

Apakah anggaran tersebut berasal dari alokasi pertahanan dan keamanan yang dialihkan untuk kegiatan non-militer, ataukah dari anggaran kementerian teknis seperti pertanian yang kemudian “dititipkan” kepada aparat keamanan?

Dalam praktiknya, pergeseran fungsi ini sering kali tidak diikuti dengan penyesuaian sistem akuntabilitas. Anggaran pertahanan dan keamanan memiliki karakteristik khusus, termasuk tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibandingkan anggaran sektor sipil.

Ketika dana dengan karakter seperti ini digunakan untuk kegiatan publik seperti produksi pangan, potensi terjadinya “area abu-abu” dalam pelaporan menjadi besar. Publik kesulitan mengakses informasi yang memadai, sementara lembaga pengawas menghadapi keterbatasan dalam melakukan audit secara menyeluruh.

Ketiadaan transparansi ini membuka ruang bagi inefisiensi, bahkan penyimpangan. Dalam konteks proyek pertanian, misalnya, sulit untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Berapa hektare lahan yang benar-benar produktif? Berapa ton jagung yang dihasilkan? Berapa biaya per satuan produksi dibandingkan jika dikelola oleh petani atau lembaga sipil? Tanpa data yang terbuka dan dapat diverifikasi, klaim keberhasilan program mudah diproduksi, tetapi sulit diuji kebenarannya.

Lebih jauh lagi, pelibatan aparat keamanan dalam kegiatan ekonomi berpotensi menciptakan distorsi pasar. Kehadiran mereka, dengan dukungan sumber daya negara yang besar, dapat meminggirkan pelaku usaha lokal atau petani kecil.

Dalam jangka panjang, hal ini justru melemahkan ekosistem pertanian yang seharusnya diperkuat. Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan sistem yang melibatkan petani, distribusi, akses pasar, dan inovasi teknologi.

Argumen bahwa negara lain juga melibatkan militer dalam ketahanan pangan sering kali digunakan untuk meredam kritik. Namun, perbandingan semacam ini perlu dilihat secara hati-hati. Setiap negara memiliki konteks politik, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda.

Di beberapa negara, pelibatan militer dilakukan dalam kerangka yang sangat terstruktur, dengan batasan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Bahkan di sana pun, kebijakan tersebut sering menjadi bahan perdebatan publik. Menarik praktik dari luar tanpa memahami konteksnya berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Di Indonesia, tantangan utama sektor pangan sebenarnya terletak pada persoalan klasik: distribusi yang tidak efisien, ketergantungan pada impor untuk komoditas tertentu, lemahnya perlindungan terhadap petani, serta kurangnya investasi dalam riset dan teknologi pertanian.

Masalah-masalah ini membutuhkan solusi yang sistemik dan berkelanjutan, bukan sekadar mobilisasi sumber daya secara cepat. Ketika aparat keamanan dijadikan “penambal” untuk menutup kekurangan struktural, ada risiko bahwa akar masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan.

Selain itu, pelibatan polisi dan tentara dalam kegiatan sipil juga berpotensi memengaruhi profesionalisme mereka. Fokus pada tugas utama dapat terpecah, sementara standar operasional yang berbeda antara sektor keamanan dan sektor sipil dapat menimbulkan kebingungan di lapangan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada kualitas kinerja institusi itu sendiri.

Dari perspektif demokrasi, isu ini juga berkaitan dengan prinsip kontrol sipil atas aparat keamanan. Ketika aparat terlibat dalam semakin banyak aspek kehidupan sipil, batas kontrol tersebut bisa menjadi kabur.

Apalagi jika kegiatan tersebut didukung oleh anggaran yang tidak sepenuhnya transparan. Dalam kondisi seperti ini, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar, meskipun tidak selalu terjadi secara langsung.

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan kembali diskusi ini pada kerangka tata kelola yang sehat. Jika memang negara memandang perlu melibatkan aparat keamanan dalam situasi tertentu, maka harus ada dasar hukum yang jelas, tujuan yang terukur, serta batas waktu yang tegas. Yang tidak kalah penting, mekanisme akuntabilitas harus diperkuat. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat ditelusuri, dilaporkan, dan diaudit secara independen.

Transparansi tidak boleh dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai prasyarat untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit mendapatkan dukungan.

Dalam konteks ketahanan pangan, dukungan publik sangat penting karena sektor ini melibatkan jutaan petani dan pelaku usaha di seluruh negeri.

Alternatif kebijakan sebenarnya tersedia. Pemerintah dapat memperkuat peran kementerian teknis, memperbaiki koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan penyimpanan, serta dalam riset benih dan teknologi, akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan.

Program pemberdayaan petani, termasuk akses terhadap pembiayaan dan pasar, juga merupakan kunci untuk meningkatkan produksi secara organik.

Dalam kerangka ini, aparat keamanan tetap memiliki peran penting, tetapi sesuai dengan mandat utamanya. Mereka dapat mendukung stabilitas, memastikan keamanan distribusi pangan, serta membantu dalam situasi darurat seperti bencana alam. Peran ini lebih sejalan dengan fungsi mereka dan tidak menimbulkan banyak persoalan akuntabilitas.

Pertanyaannya sekarang adalah tentang “apa masalahnya” bukanlah sekadar soal setuju atau tidak setuju terhadap pelibatan polisi dan tentara dalam ketahanan pangan.

Pertanyaan ini menyentuh isu yang lebih dalam tentang bagaimana negara mengelola sumber daya, bagaimana institusi bekerja sesuai mandatnya, serta bagaimana publik dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kebijakan yang tampak solutif di permukaan bisa menyimpan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Ketahanan pangan memang penting, bahkan mendesak. Namun, cara mencapainya tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik. Justru dalam situasi yang menuntut respons cepat, disiplin terhadap prinsip tersebut menjadi semakin penting.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu bertindak cepat, tetapi juga negara yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada publik. (*)