OPINI: WFH untuk Hemat BBM? Negara Terlalu Cepat Mengklaim Solusi

Oleh: Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P., M.A.P.
(Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unpatti)

PEMERINTAH kembali menawarkan resep cepat: work from home (WFH) satu hari dalam seminggu untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).

Di tengah tekanan harga minyak dunia, kebijakan ini terdengar seperti langkah cerdas—murah, cepat, dan seolah berdampak langsung.

Tapi justru di situlah masalahnya: terlalu cepat disebut solusi.

Pernyataan Airlangga Hartarto yang mendorong penerapan WFH pasca Lebaran, ditambah klaim efisiensi energi hingga 20 persen oleh Purbaya Yudhi Sadewa, menciptakan kesan bahwa persoalan energi bisa ditekan hanya dengan mengurangi mobilitas kerja. Seolah-olah, krisis energi adalah soal berangkat atau tidaknya orang ke kantor.

Padahal, realitasnya jauh lebih rumit.

Transportasi memang menyumbang konsumsi BBM, tetapi bukan satu-satunya. Sektor industri, logistik, dan distribusi barang justru menjadi “pemakan energi” terbesar yang tidak tersentuh oleh kebijakan ini. Artinya, WFH hanya menyasar bagian kecil dari persoalan besar.

Kalau mau jujur, ini bukan solusi struktural. Ini tambalan.

Masalah berikutnya adalah ilusi efisiensi. Ketika aktivitas kerja dipindahkan ke rumah, energi tidak hilang, ia hanya berpindah. Listrik rumah tangga meningkat, penggunaan perangkat digital melonjak, dan konsumsi energi menjadi lebih tersebar, bukan berkurang. Negara mungkin menghemat BBM, tetapi belum tentu menghemat energi secara keseluruhan.

Di sinilah kebijakan ini terasa setengah matang: fokus pada satu variabel, tetapi mengabaikan sistem secara utuh.

Dari sudut pandang dynamic government (Neo & Chen), kebijakan publik yang adaptif seharusnya tidak berhenti pada respons cepat, tetapi juga mempertimbangkan keterhubungan antar-sektor dan dampak jangka panjang. Pemerintah memang terlihat responsif, tetapi belum tentu reflektif.

Responsif tanpa refleksi sering kali berujung pada kebijakan yang terlihat aktif, tetapi miskin dampak.

Lebih problematis lagi, kebijakan ini bertumpu pada imbauan, bukan kewajiban. Sektor swasta “diharapkan” mengikuti, tanpa insentif yang jelas atau mekanisme kontrol yang kuat. Dalam logika pasar, harapan tanpa tekanan jarang berbuah kepatuhan.

Akibatnya, kebijakan ini berpotensi timpang sejak awal: ASN diminta menyesuaikan, swasta belum tentu bergerak.

Di sisi lain, ada persoalan keadilan yang luput dibicarakan. WFH adalah privilese—tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Pekerja layanan publik, sektor informal, hingga buruh lapangan tetap harus hadir secara fisik. Mereka tetap mengonsumsi energi dengan pola yang sama, tanpa opsi untuk “ikut berhemat”.

Lalu, siapa sebenarnya yang diminta berkorban?

Jika ditarik lebih jauh, kebijakan ini memperlihatkan kecenderungan lama dalam tata kelola publik: memilih langkah yang cepat terlihat daripada yang benar-benar menyelesaikan masalah.

Padahal, krisis energi tidak membutuhkan kebijakan yang sekadar terlihat bekerja, tetapi yang benar-benar bekerja.

Yang absen justru kebijakan besar: reformasi transportasi publik, percepatan energi terbarukan, hingga pengendalian konsumsi energi di sektor industri.

Dibandingkan itu semua, WFH satu hari dalam seminggu terasa seperti langkah kecil yang dibungkus narasi besar.

Ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal skala dan keberanian.

Negara seharusnya tidak terjebak pada kebijakan simbolik. Jika ingin serius menekan konsumsi energi, maka pendekatannya harus sistemik, bukan parsial. Harus ada keberanian untuk menyentuh sektor-sektor yang selama ini “nyaman”, bukan hanya yang mudah diatur.

WFH bisa jadi bagian dari solusi, tetapi menjadikannya sebagai jawaban utama adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Pada akhirnya, publik tidak hanya butuh kebijakan, tetapi kejujuran kebijakan. Berapa sebenarnya penghematan yang bisa dicapai? Apakah signifikan secara nasional? Dan apakah kebijakan ini layak dipertahankan dalam jangka panjang?

Tanpa jawaban yang jelas, WFH berisiko menjadi sekadar ilusi kebijakan: terlihat progresif, terasa modern, tetapi dampaknya tipis.

Krisis energi adalah ujian keseriusan negara. Dan sejauh ini, WFH lebih terlihat sebagai respons cepat, bukan strategi besar. (*)