Banyak Kritik Program MBG, Qodari: Salah Besar Kalau Minta Dihentikan

JAKARTA, TEKAPE.co – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dijalankan pemerintah meski mendapat kritik dan tuntutan penghentian dari sejumlah pihak.

Menurut Qodari, program tersebut merupakan bagian dari komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye Pemilihan Presiden 2024.

“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” ujar Qodari, Rabu (17/6/2026).

BACA JUGA: Kemnaker Buka Program Magang Jepang dan Pelatihan Kaigo, Peluang Kerja Internasional Kian Terbuka

Qodari menjelaskan, MBG lahir sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Menurutnya, masalah gizi berpotensi memengaruhi kualitas tumbuh kembang generasi muda sehingga membutuhkan intervensi yang serius.

Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program MBG di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Namun, berbagai tantangan tersebut dinilai tidak cukup menjadi alasan untuk menghentikan program yang telah menjadi agenda prioritas pemerintah.

Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran. Qodari mengatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan terkait implementasi program tersebut.

“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut MBG bukan satu-satunya program yang dijalankan Presiden Prabowo untuk menjawab persoalan masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan penataan ekspor sumber daya alam strategis melalui sistem ekspor satu pintu yang ditujukan untuk menekan praktik kecurangan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.