OPINI: Membaca Krisis Kebangsaan Melalui Lensa Zelfbestuur dan Hijrah ala Tjokroaminoto

Satu abad yang lalu, Hadji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto menggetarkan panggung sejarah melalui pidato monumentalnya dalam Kongres Sarekat Islam 17 Juni 1916 di Bandung. Di hadapan puluhan ribu massa, ia dengan berani melontarkan istilah zelfbestuur, sebuah konsep pemerintahan mandiri atau kemerdekaan yang kala itu dianggap radikal oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Bagi Tjokroaminoto, zelfbestuur bukan sekadar pergantian tampuk kekuasaan struktural, melainkan penegasan harga diri sebuah bangsa untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi keadilan sosial yang berlandaskan ketuhanan.
Gagasan zelfbestuur ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia digerakkan oleh sebuah motor spiritual dan taktis yang disebut Tjokroaminoto sebagai konsep hijrah.

Terinspirasi dari lompatan historis Nabi Muhammad SAW, hijrah dalam pandangan Tjokroaminoto diartikan sebagai transformasi radikal dan sikap non-kooperatif terhadap segala bentuk penindasan, kepasrahan, serta ketergantungan. Hijrah adalah sebuah perpindahan mental, kultural, dan struktural—dari mentalitas terjajah (inlander) menuju mentalitas manusia merdeka yang berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi.

Namun, jika kita menengok wajah Indonesia hari ini, relevansi kedua pemikiran tersebut seolah membentur tembok realitas yang getir. Cita-cita kemandirian penuh dalam zelfbestuur kini terasa bias ketika kedaulatan ekonomi kita goyah, tercermin dari nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap mata uang asing. Ketergantungan struktural pada pasar global dan kegagalan dalam membangun fondasi ekonomi domestik yang tangguh menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya “hijrah” dari pola-pola ekonomi yang rentan dan eksploitatif, mirip dengan kondisi yang dulu ditentang oleh Sarekat Islam.

Ironisnya, di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan rakyat akibat pelemahan rupiah, kebijakan domestik justru sering kali tidak berpihak pada kemaslahatan publik. Langkah istana yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi secara diam-diam menjadi potret nyata dari menjauhnya esensi zelfbestuur yang demokratis dan transparan. Ketika sebuah pemerintahan mandiri beroperasi dengan menutup pintu transparansi dari rakyatnya sendiri, pemerintahan tersebut sedang mengalami degradasi moral dan kehilangan ruh syuro (musyawarah) yang sejatinya melandasi konsep tata kelola pimpinan ala Tjokroaminoto.

Lebih memprihatinkan lagi, institusi-institusi yang baru dibentuk atau yang krusial bagi kedaulatan bangsa justru digrogoti oleh penyakit akut korupsi. Skandal dugaan mark-up anggaran di Badan Gizi Nasional terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta operasi tangkap tangan kasus pemerasan izin tinggal di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi tamparan keras. Sektor gizi rakyat dan pintu gerbang keamanan negara yang seharusnya dikelola dengan “semurni-murni tauhid” justru dijadikan ladang transaksi haram demi memperkaya diri sendiri.

Korupsi yang sistemik ini merefleksikan kegagalan total dalam melakukan hijrah spiritual. Tjokroaminoto selalu menekankan bahwa fondasi dari pemerintahan yang mandiri adalah integritas moral individu-individunya. Ketika para pejabat publik menggunakan jabatannya untuk memeras atau memanipulasi anggaran, mereka secara sadar memilih untuk menetap dalam kubangan mentalitas lama yang koruptif dan destruktif. Keberadaan fenomena ini mengonfirmasi bahwa penataan struktural tanpa adanya revolusi mental dan moral hanya akan menghasilkan penindas-penindas baru berwajah lokal.
Di sisi lain, potret buram pendidikan kita semakin mempertegas ketimpangan prioritas belanja negara.

Perhatian dan kesejahteraan guru yang masih minim, ditambah pengalihan sebagian anggaran pendidikan demi mendanai program-program populis seperti MBG, memperlihatkan bahwa orientasi pembangunan kita masih berjangka pendek. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen utama “hijrah intelektual” untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kini dikesampingkan demi realisasi proyek fisik dan kosmetik politik yang instan.
Tjokroaminoto dalam trilogi pergerakannya menegaskan pentingnya “setinggi-tinggi ilmu”. Ia paham betul bahwa zelfbestuur tidak akan bertahan lama jika rakyatnya dibiarkan bodoh dan gurunya ditelantarkan.

Memotong atau mengalihkan esensi anggaran pendidikan demi membiayai program yang tata kelolanya terbukti koruptif di Badan Gizi Nasional adalah sebuah kemunduran berpikir yang fatal. Kita tidak bisa mengharapkan lahirnya generasi merdeka jika pilar intelektual bangsa digerogoti oleh kebijakan yang tidak visioner.
Apatisme terhadap krisis domestik ini semakin dipertegas oleh anomali perilaku elit politiknya, di mana presiden justru kerap melakukan kunjungan ke luar negeri di tengah badai masalah di dalam negeri.

Frekuensi perjalanan internasional yang tinggi ini memicu pertanyaan mendasar mengenai empati pimpinan terhadap rakyat yang sedang bertahan hidup di tengah inflasi dan ketidakpastian. Pemimpin yang gemar berpaling ke luar di saat rumah tangganya sendiri sedang retak mencerminkan kegagalan dalam menghayati esensi zelfbestuur—bahwa fokus utama pengabdian adalah menyelesaikan urusan domestik demi kemandirian bangsa.
Sebagai kesimpulan, krisis kebangsaan yang kita saksikan saat ini adalah akibat langsung dari pengabaian kita terhadap api pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto.

Kita telah memiliki zelfbestuur dalam bentuk fisik negara berdaulat, namun kehilangan jiwanya karena masih terjajah oleh keserakahan, ketergantungan, dan ketidakjujuran. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa, terutama para pemegang kebijakan, melakukan hijrah massal secara nasional: berhijrah dari kebijakan yang manipulatif menuju transparansi, dari korupsi menuju integritas, dan dari pengabaian pendidikan menuju penguatan akal budi bangsa demi mewujudkan Indonesia yang merdeka seutuhnya.