Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Wali Kota Palopo Tak Temui Massa, Aksi Tuntut Klarifikasi Pemekaran Berujung Ricuh

Aparat keamanan terlibat saling dorong dengan massa aksi Presidium Rakyat Tana Luwu saat unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kamis (12/2/2026). Aksi tersebut ricuh setelah Wali Kota Palopo tidak menemui demonstran yang menuntut klarifikasi pernyataannya terkait pemekaran Provinsi Luwu Raya. (ist)

PALOPO, TEKAPE.co – Aksi unjuk rasa yang digelar Presidium Rakyat Tana Luwu di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berujung ricuh, Kamis (12/2/2026).

Massa menuntut Wali Kota Palopo, Naili, mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut aksi demonstrasi pemekaran Provinsi Luwu Raya berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Kericuhan terjadi saat para demonstran mencoba merangsek masuk ke Kantor Wali Kota Palopo.

BACA JUGA: Demo Pemekaran Dinilai Ganggu Ekonomi, Wali Kota Palopo Soroti Penutupan Jalan

Aksi tersebut memicu ketegangan dan saling dorong antara massa aksi dan aparat pengamanan yang berjaga di lokasi.

Demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Para pengunjuk rasa mendesak Pemerintah Kota Palopo, khususnya Wali Kota, untuk secara terbuka menyatakan sikap mendukung seluruh gerakan dan aksi demonstrasi yang berkaitan dengan tuntutan pemekaran provinsi.

Koordinator Presidium Rakyat Tana Luwu, Ardi Dekal mengatakan, aksi ini digelar untuk meminta klarifikasi langsung dari Wali Kota Palopo terkait pernyataannya yang dinilai merendahkan perjuangan masyarakat Luwu.

“Kami datang ke kantor Wali Kota Palopo untuk menuntut klarifikasi sekaligus permintaan maaf dari Wali Kota Palopo kepada seluruh elemen perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Ucapan beliau beberapa waktu lalu mencederai semangat perjuangan rakyat,” ujar Ardi Dekal.

Menurutnya, pernyataan Wali Kota yang menilai aksi pemekaran provinsi sebagai gangguan terhadap stabilitas ekonomi telah melukai semangat Wija to Luwu yang telah memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya selama puluhan tahun.

Ia bahkan menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk inkonsistensi sikap pemerintah daerah terhadap aspirasi rakyat.

“Ini bentuk kemunafikan. Di satu sisi menyatakan ikut dalam gerakan, tetapi di sisi lain justru melontarkan pernyataan yang seolah menolak perjuangan pemekaran. Pernyataan itu sangat mengecewakan kami,” katanya.

Hingga Kamis sore, aksi demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Palopo masih berlangsung.

Massa menyatakan akan terus bertahan dan menduduki kantor tersebut sampai Wali Kota Palopo, Naili, menemui langsung para demonstran dan memberikan penjelasan terbuka atas pernyataannya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini