PMKRI dan GAMKI Toraja Tantang Pejabat Tes Urine Terbuka untuk Pemda dan DPRD

MAKALE, TEKAPE.co – Langkah berani ditunjukkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Toraja dalam memerangi narkoba.

Tak sekadar kampanye, mereka lebih dulu ‘membersihkan rumah sendiri’ sebelum menantang para pemimpin daerah untuk melakukan hal serupa.

‎Bertempat di Margasiswa PMKRI Makale, Rabu (15/4/2026), seluruh pengurus PMKRI Toraja menjalani tes urine yang difasilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tana Toraja. Hasilnya, seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.

‎Ketua PMKRI Toraja, Imanuel, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata organisasi dalam menjaga integritas kader.

‎“Ini bukan soal kebanggaan, tapi standar minimal. Kami ingin memastikan bahwa sebelum turun mengedukasi masyarakat, kami sendiri sudah bersih,” tegasnya, Sabtu (18/4/2026).

‎Berbekal hasil tersebut, PMKRI kini mengarahkan sorotan ke jajaran pemerintah daerah. Mereka secara terbuka menantang Bupati, Wakil Bupati, Sekda, hingga anggota DPRD di Tana Toraja dan Toraja Utara untuk menjalani tes urine secara terbuka.

‎Menurut Imanuel, transparansi pejabat publik tidak cukup hanya disampaikan lewat pidato, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan yang bisa diuji.

‎“Kalau mahasiswa saja berani, seharusnya pejabat publik lebih siap. Ini soal kepercayaan publik dan integritas,” ujarnya.

‎Ia menilai, jika para pemimpin daerah berani mengambil langkah tersebut, maka akan menjadi contoh kuat dalam upaya pemberantasan narkoba hingga ke level ASN dan masyarakat desa.

‎Inisiatif PMKRI ini mendapat apresiasi dari Kepala BNN Tana Toraja, AKBP Ustim Pangarian. Ia menyebut langkah tersebut sebagai contoh konkret peran pemuda dalam perang melawan narkoba.

‎“Ini bukti bahwa pemuda bisa menjadi garda terdepan. Kami berharap gerakan ini bisa diikuti oleh organisasi lain,” katanya.

‎Dukungan juga datang dari Ketua DPC GAMKI Tana Toraja, Suriyanto Lopang.

Dia menilai langkah PMKRI sebagai gerakan positif yang perlu diperluas, termasuk melalui pendekatan digital.

‎Menurutnya, pemerintah daerah perlu memaksimalkan media sosial dalam sosialisasi bahaya narkoba, mengingat efektivitasnya lebih tinggi dibanding metode konvensional seperti baliho.

‎“Sekarang eranya digital. Sosialisasi lewat media sosial lebih cepat, murah, dan menjangkau banyak orang,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

‎Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Forkopimda dalam pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan wilayah Tana Toraja dan Toraja Utara bebas dari peredaran narkoba.

‎ (Erlin)