Tekape.co

Jendela Informasi Kita

Kejati Sulsel Periksa Dua Bupati Aktif di Kasus Bibit Nanas Rp 60 Miliar

Kasipenkum Kejati Sulsel Soetarmi. (ist)

MAKASSAR, TEKAPE.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan memeriksa Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel.

Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai pimpinan DPRD Sulsel periode 2019–2024.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis (17/4/2026) terhadap empat mantan pimpinan DPRD Sulsel.

BACA JUGA: Baru Dilantik, Ketua Ombudsman Hery Susanto Langsung Jadi Tersangka

Selain Andi Ina dan Syaharuddin, penyidik juga memeriksa dua mantan pimpinan lainnya.

“Anggota DPRD yang hadir memenuhi panggilan pada hari Kamis kemarin mantan ketua dan tiga orang mantan wakil ketua,” kata Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi, Jumat (17/4/2026).

Soetarmi merinci, para pihak yang diperiksa yakni Andi Ina Kartika Sari, Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, serta Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah.

BACA JUGA: Sempat Dipidana, Kamrianto Kembali Duduk di DPRD Sinjai

Satu mantan wakil ketua DPRD, Muzayyin, tidak hadir dalam pemeriksaan.

“Ibu Andi Ina Kartika, Syaharuddin Alrif, Darmawangsyah, Ni’matullah. Satu yang tidak hadir Muzayyin,” ujarnya.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan proses penganggaran pengadaan bibit nanas yang tercantum dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024 senilai Rp 60 miliar.

“Mereka diperiksa terkait informasi penganggaran pengadaan bibit nanas dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Soetarmi.

Sebelumnya, Kejati Sulsel menyatakan masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi tersebut, termasuk dari unsur DPRD Sulsel.

Kajian itu dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi.

Kepala Kejati Sulsel, Didik Farkhan Alsyahdi, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan APBD Pokok 2024.

Ia menyebut penyidik masih menelusuri alur anggaran dan kemungkinan keterlibatan pihak legislatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini