Bupati Subandi: Keberhasilan Pejabat Dilihat dari Dampak yang Dirasakan Masyarakat

SIDOARJO, TEKAPE.co – Bupati Sidoarjo Subandi SH MKn menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kinerja pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bukan sekadar penyelesaian tugas administratif, melainkan dampak positif yang nyata dan dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Subandi saat memimpin pengambilan sumpah dan janji jabatan pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) dilantik. Selain itu, terdapat enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo yang turut dilantik.

Subandi meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjadikan jabatan sebagai bagian dari perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Menurut Subandi, pejabat pemerintahan harus mampu memberikan manfaat melalui setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Rutinitas pemerintahan dan penyelesaian pekerjaan administratif saja dinilai belum cukup.

Ia meminta seluruh pejabat memastikan program yang dilaksanakan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, koordinasi dan komunikasi antarpemerintah perlu diperkuat. Kekompakan tersebut harus dibangun mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan.

“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Mutasi untuk Perkuat Pemerintahan

Subandi menjelaskan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang biasa dilakukan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat organisasi sekaligus mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain memperkuat internal pemerintahan, Subandi juga menekankan pentingnya menjaga harmonisasi dengan DPRD serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) di Sidoarjo.

“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” ujarnya.

Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga kekompakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal apabila setiap perangkat pemerintahan bekerja sendiri-sendiri.

Subandi berharap para pejabat yang telah dilantik segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi lintas sektor juga diminta terus dijaga untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” harapnya.

(Daulat)