Posyandu 6 SPM Jadi Fokus Pemkab Jember untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

JEMBER, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PKK, Tim Posyandu, dan Bunda PAUD tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui sinergi kelembagaan desa dan pemberdayaan perempuan.

Dalam kegiatan itu, para kader dan penggerak perempuan melakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi terkait implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jember.

Program Posyandu 6 SPM mengintegrasikan berbagai layanan dasar masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga ketenteraman dan ketertiban umum.

Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, mengapresiasi seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Menurut dia, kader PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan sosial di lingkungan masyarakat.

“Keberhasilan program tidak cukup hanya direncanakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan. Kader harus hadir di tengah masyarakat untuk melihat persoalan secara langsung sekaligus mengenali potensi yang dimiliki wilayahnya,” ujar Ghyta.

Ia menegaskan, transformasi Posyandu menuju layanan enam bidang SPM perlu dipahami sebagai upaya memperluas manfaat pelayanan masyarakat, bukan menjadi tambahan beban bagi kader.

Dalam arahannya, Ghyta juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara TP PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan berdaya saing.

Menurut dia, TP PKK memiliki peran dalam penguatan keluarga, Posyandu fokus menjaga kesehatan masyarakat sejak dini, sedangkan Bunda PAUD mendukung pendidikan anak usia dini pada masa pertumbuhan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga terus mendorong program satu tahun wajib belajar prasekolah guna memperluas pemerataan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah.

Implementasi Posyandu 6 SPM juga diarahkan agar kader mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pendataan kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, rumah tidak layak huni, hingga persoalan sosial lainnya.

Melalui rapat koordinasi dan bimtek tersebut, Pemkab Jember berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat desa dapat semakin kuat sehingga pelayanan dasar kepada warga berjalan lebih optimal.

(Dodik)