Kenaikan Pertamax Berpotensi Picu Kenaikan Harga Barang, Warga Terancam Terbebani

JAKARTA, TEKAPE.co – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi barang dan tarif jasa yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai dampak kenaikan BBM tidak berhenti pada pengguna kendaraan pribadi.

Menurut dia, efek lanjutan yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya ongkos distribusi dan biaya layanan yang dapat mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen.

BACA JUGA: Rupiah Melemah, APPBI Tetap Optimistis Target Transaksi FJGS Rp 16 Triliun Tercapai

“Pengalaman ini menunjukkan bahwa setelah harga naik BBM, terutama non-subsidi termasuk, yang pertama kali naik itu bukan di biaya kendaraan, tapi ongkos distribusi dan tarif jasa. Mau tidak mau, meskipun ini non-subsidi, karena sangat sensitif,” kata Rizal, Rabu (10/6/2026).

Rizal menyebut kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan menghadapi dampak kenaikan tersebut.

Kelompok ini, kata Rizal, tidak menerima bantuan sosial, namun harus menanggung kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA: Harga Pertamax di Sulsel Melonjak Rp 4.050 per Liter, Kini Tembus Rp 16.650

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah mitigasi agar dampak kenaikan harga BBM tidak meluas ke berbagai sektor.

Menurut Rizal, prioritas utama yang perlu dilakukan adalah menjaga tarif transportasi umum dan biaya logistik agar tidak ikut mengalami penyesuaian dalam waktu dekat.

“Pertama, stabilkan tarif transportasi umum dan logistik. Kalau perlu, fasilitas transportasinya diperbaiki, yang kemudian juga nyaman,” ujarnya.

Ia mengusulkan pemerintah memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan pelaku usaha logistik untuk menekan biaya operasional yang meningkat akibat kenaikan BBM.

“Nah, maka pemerintah perlu memberikan insentif sementara kepada operator transportasi umum dan juga logistik, agar tidak seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen ke rumah tangga menengah ini,” kata Rizal.

Menurut dia, langkah tersebut lebih efektif dibandingkan menambah skema subsidi baru karena dapat langsung menahan kenaikan harga barang di tingkat konsumen.