Evaluasi Program Pandu Juara, Bupati Irwan: Akhir 2026 Harus Berproduksi, 2027 Sudah Berbuah Hasil
MALILI, TEKAPE.co – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memasang target tegas terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera (Pandu Juara).
Dia menegaskan program unggulan tersebut tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus sudah menghasilkan produk nyata sebelum 2026 berakhir.
Penegasan itu disampaikan Irwan saat memimpin Rapat Koordinasi Progres Pelaksanaan Program Pandu Juara Tahun 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Bupati, Selasa (14/7/2026) malam.
Di hadapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan stakeholder terkait, Irwan meminta seluruh tahapan dipercepat agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat program tersebut.
“Yang terpenting di akhir tahun ini harus bisa berproduksi, ada hasil yang terlihat agar di tahun 2027 dapat membuahkan hasil. Saya juga minta kepada instansi terkait untuk proaktif melaksanakan program ini,” tegas Irwan.
Menurutnya, keberhasilan Pandu Juara tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang disusun, melainkan dari lahirnya unit-unit usaha produktif di desa yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia menginstruksikan seluruh OPD yang telah mendapat tugas untuk segera menuntaskan pekerjaan sesuai kewenangan masing-masing dan tidak menunda proses pelaksanaan program.
“Kita ingin pekan depan sudah terlihat progres yang signifikan. Semua perangkat daerah harus bergerak cepat agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Timur, Awaluddin Anwar, menjelaskan rapat tersebut difokuskan untuk menyamakan langkah seluruh perangkat daerah yang terlibat, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bapperida, Unit Layanan Pengadaan (ULP), hingga instansi teknis lainnya.
Masing-masing OPD telah dibagi tugas, mulai dari penyusunan SOP, penyediaan data perbandingan harga, penyusunan dokumen pengadaan, hingga pemenuhan kebutuhan mesin pengolahan kakao dan peralatan sektor perikanan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempercepat pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) serta menjajaki kerja sama dengan Bulog Wilayah Palopo melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
(*)






Tinggalkan Balasan