Anak Rekomendasi Rahampu’u Matano Tak Diterima Sekolah di YPS, PT Vale Dinilai Abaikan Hak Masyarakat Adat

SOROWAKO, TEKAPE.co – Polemik kembali mencuat soal akses pendidikan bagi masyarakat adat di Luwu Timur. Salah satu putri asli Matano, Calista Pengke, tak lolos seleksi masuk SMA Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS), meski telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari Lembaga Adat Kerajaan Matano, yang diteken langsung oleh Pabbicara Rahampu’u Matano, H Abutar Ranggo.

Dalam Surat Rekomendasi Adat Nomor: 17/SR-5V/2025, Dewan Adat Rahampu’u Matano secara tegas merekomendasikan Calista Pengke untuk mendapatkan hak pendidikan di SMA YPS Sorowako.

Rekomendasi tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, yang mengamanatkan pelibatan aktif masyarakat adat dalam pembangunan dan pengembangan SDM di wilayahnya sendiri.

Namun, harapan itu pupus. Calista dinyatakan tidak diterima, dan hanya masuk dalam daftar tunggu.

Ayah Calista, Hariady Pengke, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Adat To Karunsi’e, mengaku kecewa.

“Anak saya tidak diterima. Padahal saya sudah pakai rekomendasi resmi dari masyarakat adat Matano. Saat pertemuan dengan Senator DPD RI kemarin, saya sudah singgung masalah SDM ini. Tapi kayaknya memang tidak ada perhatian perusahaan terhadap masyarakat adat,” ujar Hariady.

Penjelasan Pihak YPS

Dihubungi terpisah, Ketua Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS), Firman Fauzie, menjelaskan bahwa proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah YPS dilakukan melalui tiga jalur: jalur karyawan, jalur masyarakat lokal, dan jalur prestasi.

Ketiga jalur ini memiliki alokasi yang tidak saling menggantikan satu sama lain.

“Anak dari Pak Hariady mendaftar melalui jalur karyawan, karena beliau adalah karyawan Vale. Setelah melalui tes, yang bersangkutan masuk dalam daftar tunggu, karena jumlah pendaftar melebihi kapasitas,” jelas Firman, dalam penjelasannya via whatsapp kepada Tekape.co, Selasa 3 Juni 2025.

Dia juga menambahkan bahwa kondisi daftar tunggu ini tidak hanya terjadi pada jalur karyawan, tetapi juga pada jalur masyarakat lokal dan jalur prestasi.

Desakan Peninjauan Jalur Khusus Adat

Situasi ini menambah panjang deretan keluhan masyarakat adat terkait minimnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan pemberdayaan SDM di tanah leluhur mereka sendiri.

Beberapa tokoh adat bahkan mulai mendesak agar dibentuk jalur khusus masyarakat adat dalam sistem penerimaan siswa di lembaga pendidikan milik atau yang bekerja sama dengan korporasi yang beroperasi di wilayah adat.

“Jangan sampai Perda hanya jadi hiasan. Kalau anak asli Matano tidak bisa sekolah di tanahnya sendiri, lalu siapa yang akan jadi pewaris masa depan negeri ini?” ungkap Hariady, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Adat To Karunsi’e, salah satu suku asli di lingkar tambang PT Vale. (*)