PALOPO, TEKAPE.co – Puluhan masyarakat adat dari berbagai anak suku di Kemokolean Matano, melakukan aksi protes dengan mendatangi rencana gedung pertemuan sosialisasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PMHA) oleh Pemkab Luwu Timur.
Mereka protes karena melihat adanya ketua adat Mokole Nuha, Andi Baso AM, untuk melakukan sosialisasi PMHA, Rabu 23 September 2020.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap upaya pengakuan hak ulayat Mokole Nuha. Padahal menurut sejarah, Mokole Nuha itu sama sekali tidak dikenal dalam tatanan adat di masa Kedatuan Luwu.
Rencananya, hari itu dilakukan sosialisasi oleh Pemkab Luwu Timur (Lutim) tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang salah satunya membahas soal hak ulayat masyarakat adat.
Namun sosialisasi itu batal dilaksanakan, setelah mendapat protes dari kelompok poros tengah, yang sementara memperjuangkan perbaikan tatanan adat di Tana Luwu.
Demi menjaga situasi tetap terkendali, Macoa Bawalipu Wotu Ontonna Luwu, Bau M Aras Abdi To Baji Pua Sinri, sebagai keterwakilan tim 5 atau poros tengah, turun tangan meredam gejolak para anak suku, yang protes keberadaan Mokole Nuha.
Pua Oragi Datu Kemacoaan Bawalipu, Sumardi Noppo to Mecce, menegaskan pemerintah tidak boleh ikut merusak tatanan adat, dengan memberikan ruang kepada mereka yang nyata-nyata melanggar tatanan adat.
Ia juga mengapresiasi Pemkab Luwu Timur, yang legowo membatalkan sosialisasi itu, demi perbaikan tananan adat.
“Kami telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah, agar tidak memberikan ruang kepada siapapun yang telah nyata-nyata merusak tatanan adat. Pemerintah harusnya empati terhadap kerancuan tatanan adat ini,” tegasnya.
Ia menyebut, saat ini tim 5 sebagai poros tengah sementara bekerja membenahi tatanan adat yang telah lama rusak, dengan terjadinya dualisme dan pembentukan tatanan adat baru, seperti adanya Mokole Nuha dan berdirinya Kerajaan Matano.
Kerusakan tatanan lain adalah adanya penambahan anak suku di Matano. Dari 8 anak suku yang sebenarnya, bertambah menjadi 11. Tiga tambahan itu masing-masing, To Pekaloa, To Beau, To Timampu. Padahal itu tidak ada dalam lontara. Justru, yang ada dalam lontara adalah suku ihii nia, namun tidak dicantumkan di versi Mokole Nuha.
“Jangan merusak tatanan adat, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok di PT Vale dan dimanapun,” tegasnya. (*)
Komentar