Demo Hari Buruh Ricuh di Palopo, Massa Coba Terobos Kantor Wali Kota

PALOPO, TEKAPE.co – Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berujung ricuh, Jumat (1/5/2026).

Massa dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh Peduli Hak Buruh terlibat aksi saling dorong dengan aparat saat mencoba masuk ke Kantor Wali Kota Palopo.

Kericuhan dipicu saat massa mendesak Wali Kota Palopo, Naili Trisal, untuk menemui mereka dan merespons tuntutan terkait hak-hak buruh.

BACA JUGA: Aksi May Day di Makassar Memanas, Mahasiswa Blokade Jalan AP Pettarani hingga Lalu Lintas Lumpuh

Namun, upaya massa untuk merangsek masuk tertahan karena pintu gerbang kantor wali kota ditutup.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran mencoba memanjat gerbang.

Aparat keamanan yang berjaga langsung menghadang sehingga aksi dorong-dorongan tak terhindarkan.

BACA JUGA: Hadiri May Day Fest, Wali Kota Makassar Soroti Peran Besar Buruh

Koordinator aksi, Gilang mengatakan, pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut, baik isu nasional maupun daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh.

“Untuk tuntutan nasionalnya ada dua isu yang kami bawakan yaitu naikkan upah minimum berbasis kehidupan kelayakan dan penghapusan sistem kerja outsourcing yang sampai saat ini masih terjadi di Kota Palopo,” ujar Gilang.

Ia menambahkan, pihaknya juga mengangkat sejumlah persoalan lokal yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Sementara untuk isu lokalnya sendiri ada lima tuntutan terdiri dari pembayaran insentif RT/RW, pembayaran insentif TPP tenaga kesehatan di dua rumah sakit yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Palopo, memberikan fasilitas yang layak bagi nelayan dan petani,” jelasnya.

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan.

“Selain itu kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan mencopot kepala dinas ketenagakerjaan yang dinilai lalai dalam menjamin hak-hak para pekerja, terutama pegawai restoran dan rumah makan yang tidak terbayarkan upah-upah lembur,” tutupnya.(*)