PALOPO, TEKAPE.co – Setelah perdebatan panjang di DPRD Palopo, kini rencana pinjaman sebesar Rp103 miliar untuk pembangunan menara payung Palopo dievaluasi tim anggaran Pemrov Sulsel.
Tim anggaran Provinsi menkhawatirkan, pinjaman sebesar itu bisa membebani APBD Kota Palopo.
Ketua Fraksi Demokrat Palopo, Cendrana Saputra, Jumat 13 Desember 2019, membenarkan evaluasi rencana pinjaman tersebut.
Ia mengatakan, kemampuan kapasitas fiskal Kota Palopo dalam kategori sedang. Sehingga penepatan empat persen dari pendapatan daerah. Jika dihitung akan melebihi batas dari rencana pinjaman tersebut.
“Dengan demikian Pemkot Palopo telah melampaui batas, sehingga tidak diperkenankan defisit melampaui batasan tertinggi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Palopo Firmanzah DP, menegaskan, tidak ada penolakan terhadap anggaran yang telah diajukan tersebut.
Menurutnya, pihak Provinsi hanya meminta perjanjian pinjaman dengan pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Tidak ditolak ji, hanya tim anggaran meminta perjanjian pinjaman Pemkot Palopo dengan dengan PT SMI,” jelasnya.
Untuk diketahui, rencana pinjaman dari PT SMI itu untuk digunakan dalam proyek pembangunan menara payung di eks Luwu Plaza, di depan Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo.
Rencana ini telah dieskpose, PT SMI (Persero) dan PT Yodha Karya (Persero).
Tinggi Menara Payung itu ada dua opsi, 86 meter atau 99 meter.
Tujuh zona yang ada di kawasan menara payung tersebut, meliputi area cendera mata, amphitheater, area kuliner, area edukasi, ruang public, Istana Kedatuan Luwu, dan area transisi. (*)
Komentar