oleh

Dinilai Rugikan Konsumen, YLKI Desak Polisi Periksa Pemilik Klinik Kecantikan di Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Penggunaan produk kosmetik yang belum mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM, dinilai rawan menimbulkan masalah, yang merugikan konsumen.

Sebab, tidak ada jaminan keamanan dari produk yang digunakan. Seperti beberapa orang yang menjadi korban produk kosmetik racikan dari klinik kecantikan di Palopo.

Beberapa dari mereka, ada yang mengalami tumbuh jerawat bagian wajah setelah peeling, kemudian ada yang timbul stretch mark (gurat peregangan), kulit mengelupas, dan muncul kebiru-biruan di bagian tubuh, setelah menggunakan lotion dari salah satu klinik kecantikan di Palopo.

BACA JUGA:
Waspada Bahaya Racikan, Sejumlah Klinik Kecantikan di Palopo Diduga Gunakan Produk tak Ber-BPOM

Melihat hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tana Luwu, medesak aparat kepolisian agar turun tangan melakukan proses hukum terhadap praktek yang merugikan konsumen itu.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk memproses hukum pemilik klinik yang menggunakan produk tanpa BPOM, karena ini sudah nyata melanggar UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen,” tegas Ketua YLKI Tana Luwu, Maksum Runi, S.Ag. MH.

Maksum menjelaskan, siapapun memproduksi dan menjual produk kosmetik yang tidak mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM, merupakan pelanggaran hukum.

“Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu dapat dipenjara 10 tahun dan didenda 1 miliar rupiah (Pasal 196 UU Kesehatan),” jelasnya.

Maksum mengungkapkan, kewajiban tersebut dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (PBPOM 12/2020), yang menyatakan bahwa, untuk menjamin kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia haruslah memenuhi kriteria keamanan, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetika yang telah memiliki Izin Edar berupa Notifikasi.

“Sehingga, kosmetik yang diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan terlebih dahulu (Pasal 105 UU Kesehatan),” katanya.

Pemenuhan standar dan persyaratan tersebut, kata Maksum, sangat wajib dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik.

“Namun, meski telah memiliki Izin Edar, apabila pelaku Usaha Kosmetik terbukti tidak memenuhi standar dan persyaratan seperti di atas, maka pemerintah dapat mencabut Izin Edar. Bahkan, pemerintah juga dapat memerintahkan untuk menarik produk kosmetik tersebut dari peredaran,” jelas Maksum.

Kewajiban notifikasi kosmetik tersebut berlaku untuk setiap kosmetik yang beredar, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun kosmetik yang diimpor. (rin)

Komentar

Berita Terkait