oleh

Dihadiri PT Vale, DLH Luwu Timur Sosialisasi PPMHA di Kerajaan Matano

SOROWAKO, TEKAPE.co – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur melakukan sosialisasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (PPMHA) di Sorowako, kediaman Mokole Wawa Inia Raha Mpuu Matano, YM H Umar Ranggo, Sabtu pagi, 2 November 2019.

Sosialisasi itu tentang Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (PPMHA), yang ikut dihadiri pimpinan eksternal PT Vale Indonesia, Guna Wardana.

Hadir langsung Mokole Wawa Inia Raha Mpuu Matano, YM H Umar Ranggo, didampingi permaisuri Hj Zeni Ranggo, bersama para pemangku adat masyarakat setempat, Kadis LH Lutim Andi Tabacina Akhmad, dan Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Luwu Timur Senfry Oktavianus.

Pabbicara Kerajaan Matano, Junaidi Suraba, mengatakan, dalam Kemokolean Wawa Inia Raha Mpuu Matano, terdapat delapan anak suku.

8 anak suku yang dimaksud itu adalah To Ture’a, To TambeE, To Padoe, To Karunsi’e, To Konde, To Ihi inia, To Taipa, dan To Kinadu.

“Dalam sejarah yang kami pahami, 8 anak suku ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat Wawa Inia Raha Mpuu Matano,” jelasnya.

Saat ini, untuk menjaga kearifan lokal dan lingkungan, pihak kelembagaan masyarakat hukum adat Matano, tengah berupaya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (PPMHA).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad, dalam pemaparannya, menyampaikan, saat ini pihaknya tengah menyusun ranperda tentang pedoman PPMHA untuk didorong ke DPRD di 2020 mendatang.

Ia menargetkan, ranperda itu telah ditetapkan di akhir 2020. Sehingga saat ini, pihaknya menyarankan agar masyarakat adat Matano, jika ingin mendapatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, segera menyusun dokumen yang dibutuhkan.

“Untuk itu, kami berharap kepada masyarakat hukum adat Matano, untuk mempersiapkan dokumen sejak awal. Sehingga saat selesai regulasi, sudah siap didorong untuk di-SK-kan,” sarannya.

Ia mengatakan, dari data yang ada, hingga kini, baru ada 538 komunitas masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang tertuang dalam ketetapan hukum dari pemerintah setempat.

Jumlah itu tersebar di 13 kabupaten/kita di 10 provinsi.

“Untuk di Sulsel, baru ada tiga kabupaten yang punya Perda PPMHA, yakni Bulukumba, Enrekang, dan Sinjai,” terangnya.

Andi Tabacina menjelaskan, salah satu hak masyarakat hukum adat adalah menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Juga berhak ikut serta dalam pembangunan di wilayah adat, dan ikut bertanggungjawab dalam pengawasan, serta berhak menolak rencana pembangunan tersebut.

Mokole Wawa Inia Raha Mpuu Matano, YM H Umar Ranggo, saat menyampaikan sambutannya.

Lalu bagaimana cara mendapatkan PPMHA. Kadis LH menjelaskan, prosedur mendapatkan PPMHA itu, Pemkab terlebih dahulu harus bentuk panitia. Sekda sebagai ketua, dan SKPD dan instansi terkait.

Tahapannya, dokumen yang diajukan, akan diidentifikasi oleh camat.

Yang diidentifikasi itu meliputi sejarah, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan atau benda-benda adat, dan kelembagaan atau sistem pemerintahan pusat.

“Ini harus semua disampaikan secara tertulis dalam dokumen,” tegasnya.

Ia menyarankan, agar sebelum terbit perda, sebelum 2020, masyarakat hukum adat Matano terlebih dahulu melakukan identifikasi mandiri. Sehingga setelah terbit regulasi, bisa langsung diproses.

Sementara itu, Pihak PT Vale Indonesia, Guna Wardana, dalam sepatah kata yang disampaikan, menegaskan, pihaknya siap koordinasi dengan baik dan mengikuti apa yang menjadi adat kebiasaan masyarakat adat Matano. (ale)

Komentar

Berita Terkait