AKPSI dan DEN Bahas Hilirisasi Sawit hingga Skema DBH yang Lebih Berkeadilan

JAKARTA, TEKAPE.co – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menggelar audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan industri sawit dan transisi energi nasional. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Sekretariat Jenderal DEN, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).

Delegasi AKPSI dipimpin langsung oleh Ketua Harian AKPSI yang juga Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi. Mereka diterima oleh Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, bersama jajaran Sekretariat Jenderal DEN.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda penting, mulai dari sinkronisasi kebijakan hilirisasi sawit nasional, percepatan implementasi biodiesel B50, hingga evaluasi skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih proporsional bagi daerah penghasil.

BACA JUGA: Dua Komisaris Resmi Mundur di RUPST PT Vale, Catat Kinerja Solid Tahun Buku 2025

Delis menegaskan bahwa daerah penghasil sawit memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Menurutnya, program hilirisasi sawit dan pengembangan biodiesel tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama,” ujar Delis.

Ia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong implementasi biodiesel B50 dan target Net Zero Emission 2050. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah siap berperan aktif mendukung roadmap energi nasional. Namun daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, termasuk dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi,” katanya.

Dalam audiensi itu, AKPSI juga menyampaikan sejumlah usulan strategis. Di antaranya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit Agrinas, penyelesaian persoalan hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU), serta penguatan kerja sama transisi energi melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan DEN.

Selain itu, AKPSI menyatakan kesiapan daerah anggota untuk mendukung target pengembangan energi baru terbarukan sebesar 100 gigawatt melalui penyediaan lahan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi berbasis biomassa sawit.

Pertemuan tersebut menghasilkan empat poin kesepakatan strategis yang akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Salah satunya komitmen DEN untuk menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian dalam memperkuat pengawasan harga sawit rakyat dan peningkatan produktivitas perkebunan.

DEN dan AKPSI juga sepakat membangun koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) guna memastikan kesiapan pasokan bahan baku biodiesel menuju implementasi B50.

Selain itu, DEN menyatakan kesiapan memfasilitasi komunikasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula DBH sawit agar lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi daerah penghasil.

Sementara itu, Satya Widya Yudha menyambut baik komitmen AKPSI dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Ia menilai keterlibatan daerah penghasil sawit menjadi elemen penting dalam keberhasilan pengembangan biodiesel nasional.

“Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus dan anggota AKPSI, di antaranya Bupati Buol Risharyudi Triwibowo, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Dewan Penasehat AKPSI Jakobus K. Marlo, serta jajaran sekretariat organisasi.(*)