Bupati Luwu Tekankan Percepatan PBB-P2, Target Pendapatan Daerah 2026 Capai Rp14,56 Miliar

LUWU, TEKAPE.co – Bupati Luwu, H. Patahudding, meminta seluruh camat mempercepat optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menopang pembangunan di tengah meningkatnya investasi di Kabupaten Luwu.

Arahan itu disampaikan Patahudding saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) PAD yang dirangkaikan dengan koordinasi pelaksanaan Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 di Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (14/7/2026).

Bupati menegaskan, percepatan pendataan lahan dan kepemilikan alas hak harus menjadi perhatian pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan.

“Kabupaten Luwu menjadi tujuan investasi. Saya harap para camat dapat mengedukasi pemerintah desa dan kelurahan agar masyarakat segera mendaftarkan tanahnya sehingga memiliki alas hak. Tolong dipercepat proses pendaftarannya, karena saat ini lahan produktif yang sudah terdaftar baru sekitar 32 persen. Dengan bertambahnya lahan yang terdaftar, secara otomatis potensi penerimaan pajak juga akan meningkat,” tegas Patahudding.

Ia juga meminta camat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar target penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus mendukung peningkatan kinerja elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Survei IETPD Semester I Tahun 2026.

Realisasi PBB-P2 Capai 27,33 Persen
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 hingga 13 Juli 2026 mencapai Rp2.836.265.498. Selain itu, penerimaan dari piutang PBB-P2 tahun 1995–2025 tercatat sebesar Rp1.143.536.339.

Dengan target PBB-P2 Tahun 2026 sebesar Rp14.560.000.000, capaian penerimaan saat ini telah mencapai 27,33 persen.

“Sisa waktu kita sekitar lima bulan. Kami optimistis target tersebut dapat dicapai, mengingat penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2026 baru dilakukan pada akhir April lalu,” ujar Sofyan.

Ia berharap para camat dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kelurahan agar proses penagihan PBB-P2 di masing-masing wilayah berjalan lebih optimal.

Bapenda Libatkan Pegawai dan Optimalkan Layanan Digital
Untuk mempercepat pencapaian target, Bapenda Kabupaten Luwu melibatkan seluruh pegawainya mendampingi desa dan kelurahan dalam proses penagihan pajak.

Di sisi lain, Bapenda juga memperkuat transparansi pelayanan melalui aplikasi e-LuwuBangkit yang memungkinkan masyarakat memantau status pembayaran PBB-P2 secara real time melalui perangkat Android, iOS, maupun laman resmi Bapenda.

Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Jumardin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahyar Kasim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Erham Lanco, Inspektur Daerah Masling, Kepala Bapenda Kabupaten Luwu Sofyan Thamrin, serta para camat se-Kabupaten Luwu. (hms)