oleh

Tingkatkan Mutu Pendidikan, Pemkab Luwu Diminta Benahi Distribusi Guru ke Wilayah Terpencil

LUWU, TEKAPE.co – Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak memberi apresiasi kepada Bupati Luwu H Basmin Mattayang, yang berkomitmen ingin meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu, mengingat menurut penilaiannya selama ini, mutu pendidikan dalam 10 tahun Kabupaten Luwu dinilai terpuruk

“Bupati Luwu mungkin benar 10 tahun terakhir pendidikan Luwu terpuruk. Namun kita berharap bukan soal masa lalu, melainkan kita akan melihat kerja hari ini dan yang akan datang,” ujarnya.

Ia berharap, semoga mutu pendidikan di Luwu bisa meningkat dari sebelumnya.

“Kami salut jika Bupati Luwu komitmen untuk memajukan rangking mutu pendidikan di Luwu mulai saat. Kami optimis hal itu bisa beliau lakukan, mengingat Bupati Luwu saat ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak diragukan,” ungkap Ismail Ishak.

Ismail Ishak mengatakan, banyak indikator dalam menilai mutu pendidikan di Kabupaten Luwu untuk masuk dalam rangking 10 besar.

Salah satunya adalah komitmen Pemerintah daerah melaksanakan distribusi guru proporsional (DGP) yang merujuk SKB 5 Menteri demi memenuhi kebutuhan guru diwilayah terpencil

“Setahu kami sudah ada Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2013 tentang distribusi guru proporsional (DGP),” katanya.

Tetapi sayangnya sampai hari ini Perbup ini belum diterapkan secara optimal di Kabupaten Luwu dan ketimpangan di bidang pendidikan antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil/perdesaan belum selesai.

“Terkait hal itu kami berharap Bupati Luwu bisa menerapkan Perbup tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan di Luwu,” kata Ismail.

Ismail mengatakan, pihaknya berharap DGP ini bisa menutupi kebijakan mutasi Pemkab Luwu tahun 2019 lalu, dimana banyak guru yang justru dilantik menjadi pejabat struktural, di tengah daerah ini masih sangat kekurangan guru di wilayah terpencil.

“Kami menilai, banyak guru yang dimutasi menjadi pejabat struktural sangat tidak relevan dengan kebijakan pendidikan nasional, karena ini menambah panjang masalah kekurangan guru. Di lain sisi kita dituntut melakukan distribusi guru proporsional agar sekolah-sekolah diwilayah terpencil terpenuhi tenaga pendidiknya,” kata Ismail (*)

Komentar

Berita Terkait