oleh

Sudah Lengkap Izin, Tapi THM Labombo tak Juga Bisa Beroperasi, Ternyata Ini Sebabnya

PALOPO, TEKAPE.co – Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Labombo Kota Palopo, sejak Oktober 2017, atau sudah sekitar empat bulan tak beroperasi.

Alasan para pengusaha THM menutup sementara usahanya, karena dilarang menjual minuman keras (miras). Sebab Polres menemukan THM tersebut tak mengantongi izin menjual miras.

Dampaknya, bukan hanya THM yang dirazia polisi, namun penjual miras di Palopo juga ikut dirazia dan disita miras yang akan dijual, sebab ternyata tak satupun distributor miras di Palopo yang mengantongi izin.

THM tak memiliki SKPL-A atau izin penjualan miras langsung. Sementara distributor miras juga tak mengantongi SIUP-MB atau surat izin usaha perdangan minuman beralkohol.

Namun kini, para pengusaha THM yang berjumlah lima orang di kawasan THM Labombo Palopo telah mengantongi izin penjualan miras dari Dirjan Perdagangan. Mereka juga telah mengontongi izin usaha diskotik dari Pemkot Palopo.

Namun, hingga kini tak juga dibolehkan untuk beroperasi. THM masih diminta agar menunda pembukaan kembali usaha mereka. Padahal mereka sudah berencana membuka usaha THM mereka Sabtu malam lalu, 3 Februari 2018.

Penutupan THM ini menuai pro kontra. Ada yang mengapresiasi, namun tak sedikit juga yang menyayangkan. Sebab Palopo, selain berdimensi religi, juga ada dimensi pariwisata. Salah satu wisata adalah tempat hiburan malam yang telah dilokalisasi di kawasan Labombo.

Ketua Asosiasi Pengusaha THM Palopo, Benny Tenriolo, Senin 5 Februari 2018, mengatakan, pihaknya telah memenuhi izin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Polres dan pemerintah, untuk membuka usaha THM mereka.

“Kini kami sudah mengantongi izin penjualan miras, termasuk telah memperbaharui izin tempat hiburan kami. Namun masih juga dihalangi membuka usaha kami,” ujarnya.

Owner Marcopolo Club ini mengaku telah menerima surat dari pemerintah kota, yang berdasar dari surat Polres Palopo, dan meminta agar pembukaan kembali THM ditunda.

“Alasannya, dalam surat itu, karena kami sebagai pemilik, masih menjalani proses hukum terkait dugaan tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin perdagangan miras. Namun bagi kami, biarkan saja proses hukum berjalan. Namun jangan halangi kami membuka kembali usaha. Setahu kami, proses hukum tak menghalangi kami membuka usaha. Jika memang itu ada aturannya, kami minta agar memperlihatkan apa dasarnya,” tandas Benny.

Benny juga mengatakan, jika kemudian dipersoalkan dampak sosial, maka idealnya bukan hanya THM. Namun penjual miras jenis ballo juga perlu sungguh-sungguh ditertibkan.

Kemudian jika ada tuduhan soal sarang prostitusi dan HIV/AIDS, Benny menampik hal itu. Sebab menurutnya, di dalam THM, tak ada prostitusi, tak ada kamar yang disiapkan. Bahkan, rutin petugas kesehatan memeriksa pelayan cafe terkait penyakit mereka. Sehingga bisa dijamin tidak ada HIV/AIDS.

“Kalau yang ditakutkan prostitusi, maka yang paling layak dipersoalkan adalah hotel, wisma, dan rumah kos. Sebab itu paling rentang terjadi. Di dalam THM, hanya untuk hiburan dan sekedar minum minuman beralkohol. Bahkan lebih aman, kalau mabuk di dalam, tidak ada masyarakat yang diganggu. Berbeda dengan yang mabuk di pinggir jalan, pasti lebih meresahkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres Palopo, AKBP Taswin, sejauh ini lebih irit bicara dengan wartawan terkait polemik THM. Ia tampak enggan banyak menjelaskan terkait persoalan tersebut. Setiap ada pertemuan mediasi dengan pengusaha THM, Kapolres hampir tak pernah hadir. Ia hanya diwakili wakapolres ataupun kasat intel. (del)

Komentar

Berita Terkait