Realisasi APBD Morut Berada di Garis Merah, Bupati Delis Minta Pimpinan OPD Evaluasi Diri

MORUT, TEKAPE.co – Tercatat hingga 31 Agustus realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) TA 2022, menempati urutan ke-11 dari 13 kabupaten/kota se-Sulteng.

Dengan realisasi yang baru mencapai 45,50 persen, Morut berada di garis merah penyerapan anggaran bersama tiga kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Banggai Kepulauan (46,48%), Morowali (45,38%) dan Banggai Laut (43,77%).

Satu-satunya kabupaten yang berada di garis biru (kategori baik) adalah Kabupaten Sigi dengan realisasi penyerapan APBD sebesar 56,69%. Delapan kabupaten/kota lainnya berada di garis kuning (47,63 – 53,40%).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Kepala OPD di lingkup Pemda Morut, yang dipimpin Sekda Morut Ir Musda Guntur MM, di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa 4 Oktober 2022.

Selain para pimpinan OPD, hadir pula Kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah, Camat, Kepala Puskesmas Se – Morut dan para Operator.

Rapim TEPRA ini dilaksanakan, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja para kepala OPD terhadap pelaksanaan penyerapan APBD hingga 31 Agustus 2022.

Rapat tersebut juga, sekaligus dirangkaikan dengan launching dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Monitoring Informasi dan Pelaporan (SIMOLUPEO).

Sambil melihat angka-angka pencapaian realisasi penyerapan APBD, Musda Guntur, menanyakan langsung kepada beberapa pimpinan OPD yang tergolong sangat rendah pencapaiannya.

“Ini ada rekap data, ada angka-angka pencapaian. Sebagian besar perangkat daerah rendah penyerapan anggarannya. Ini masalah serius, tolong dijelaskan,” kata Musda Guntur.

Beberapa OPD memberi alasan lambatnya pencapaian realisasi APBD itu, tidak seluruhnya karena faktor lambatnya pengelolaan proyek atau pekerjaan fisik, tetapi juga akibat ketidaktahuan tenaga operator.

Sebagai contoh, pelaporan itu harus dilakukan paling lambat tanggal 1 s/d 10 bulan berjalan, tapi faktanya banyak yang tidak menepati waktu. Hal ini mengakibatkan data realisasi fisik tidak akurat.

Musda Guntur, berharap, semua perangkat daerah baik di tingkat kabupaten, para camat dan Kepala Puskesmas untuk fokus dan memberi perhatian serius terhadap penggunaan anggaran agar terserap dengan baik dan tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Morut, Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, meminta semua pimpinan OPD untuk mengevaluasi diri sendiri, apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak.

Bahkan ke depannya, ia menekankan pentingnya reward and punishment terhadap pencapaian realisasi APBD di OPD masing-masing. Hal Ini untuk mendorong dan memberi motivasi dalam menjalankan tugasnya.

Terkait rendahnya realisasi pelaksanaan APBD Morut ini, Bupati Delis, meminta kepada semua perangkat daerah untuk mengoreksi diri apa yang salah sehingga pencapaian ini rendah sekali.

“Untuk mengevaluasinya sebenarnya tidak sulit, karena rata-rata para Pimpinan OPD sudah sering pindah tempat tugas. Pasti sudah punya pengalaman yang cukup,” tandas mantan Anggota DPD RI Periode 2014 – 2019 itu.

Begitupun dengan penggunaan anggaran, Bupati Delis, berharap agar dikonsentrasikan kepada program yang berdaya guna, serta terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

“Kita harus fokus pada program prioritas. Program yang faktanya hanya sekadar aksesoris, dikesampingkan saja,” tukas Politisi Senior Partai Hanura.

Ia juga meminta, agar seluruh OPD yang ada, bersatu dan serius untuk mensukseskan visi misi Morut, Sehat, Cerdas dan Sejahtera (SCS). Ini bukan hanya tanggung jawab OPD yang terkait, tapi merupakan tanggung jawab bersama.

“Untuk bisa merealisasikan program SCS tersebut, dibutuhkan pimpinan yang kreatif dan inovatif. Seorang Pimpinan tidak boleh hanya terpaku pada hal-hal yang sederhana seperti keterbatasan anggaran yang ada,” tukas orang nomor satu di Morut.

Di akhir pertemuan itu, Bupati Delis melaunching penggunaan aplikasi SIMOLUPEO. (MCDD / NAL)