oleh

Pembahasan KUA-PPAS Kembali Dipending, Dewan Luwu Arah Kebijakan Pemerintah Harus Dirasakan Masyarakat

LUWU, TEKAPE.co – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Luwu, melanjutkan rapat Pembahasan KUA-PPAS Pemkab Luwu tahun Anggaran 2022, di ruang musyawarah Kantor DPRD Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Rabu, 08 September 2021.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, bersama Wakil Ketua I DPRD Luwu, Andi Mappatunru, dan Wakil Ketua II, Zulkifli, ST, M.Si, sementara dari pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Tim Anggaran Pemkab Luwu, Sekda, H Sulaiman.

Dalam rapat yang sebelumnya berlangsung tertib ini, kemudian tiba- tiba menjadi memanas, sejumlah anggota DPRD menyampaikan interupsi saat rapat sedang berlangsung.

Sebelumnya dalam rapat tesebut,  Banggar DPRD Luwu, Summang, mengatakan bahwa dalam rapat sebelumnya Banggar DPRD Luwu mengeluarkan sejumlah rekomendasi perbaikan narasi atas naskah KUA-PPAS dalam rangka mempertajam dan lebih memfokuskan arah pembangunan di tahun 2022 yang masih dalam suasana Pandemi Covid-19. Namun didalam narasi yang tertuslis dalam KUA PPAS tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Asumsi yang diterapkan di KUA PPAS sebagai dasar bicara pijakan Visi-Misi.

“Kemarin saya minta untuk memperbaiki narasi di dalam KUA-PPAS, Termasuk nilai-nilai dalam KUA-PPAS supaya kita tidak terjebak hukum didalamnya karena produk ini lahir bersama atas kesempakatan Eksekutif dan legislatif. Sehingga didalam jelas sekali indikator yang digunakan tiga tahun berturut-turut perekonomian susah, tapi ketika masuk didalam belanja kegiatan tidak ada sama sekali kegiatan yang memfokuskan perubahan angka kemiskinan dan persoalan kemiskinan,” ujarnya.

“Saya minta kemarin salah satu rekomendasi terkait dengan pembangunan fisik yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita minta dipending narasinya jelas pembangunan tribun lapangan andi djemma, kita minta dipending bukan dihentikan tapi ditunda, lanjutan pembangunan ptsp ditunda dulu, dalam situasi masa pandemi kita bicara visi misi, yang berkaitan dengan pertumbuhan erekonomian masyarakat, masa bendung dibwah air di tanjung disana sudah dua tahun mereka menderita tidak pernah dibicarakan, padahal itu bersifat langsung ke masyarakat petani kita itu, apakah kita enak-enak ke kantor naik mobil dinas ke kantorV dengan AC. Kita tidak rasakan penderitaan mereka di bawah,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Luwu, Wahyu Napeng, menegaskan agar arah kebijakan Pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat bisa terpenuhi mengingat dalam situasi pandemi covid.

Dalam bencana covid ini terpenting yakni pemulihan ekonomi dan program yang sifatnya skala prioritas. Misalnya di bidang pertanian sekitar 60-70 persen masyarakat Luwu hidup di sektor pertanian.

“Hari ini kita berbicara KUA dan PPS untuk 2022, saya berharap mudah- mudahan arah kebijakan pemerintah pada tahun 2022 dapat dirasakan masyarakat, soal pemulihan ekonomi, soal bencana Covid yang menjadi skala nasional saat ini, itu yang menjadi harapan rakyat,” tegasnya.

Anggota DPRD Luwu, Basiruddin, mengatakan bahwa, berharap agar memperbaiki narasi yang mengakomodir 7 rekomendasi sehingga 7 rekomendasi ini masuk dalam KUA dan dasar ini dijadikan dasar untuk bicara APBD.

“Oleh karena itu saran saya setelah narasi KUA PPAS diperbaiki dan memuat 7 rekomendasi maka KUA PPAS ini menurut sarN saya dianggap selesai dan dijadikan dasar untuk membahas APBD,” terangnya.

Sementara itu, Tim Anggaran Eksekutif, Kepala Bappeda Luwu, Awwabim, mengatakan mencermati yang disampaikan Anggota DPRD pada dasarnya Tim Anggaran sepakat, karena dalam perencanaan proses ini pendekatan politis karena ini adalah prodak bersama.

“Oleh karena itu kami di tim anggaran tidak pernah menolak atau mengatakan tidak, ijinkan kami juga menyampaikan saran, masukan, dan pendapat terkaut KUA dan PPAS, kami kalau dikasih waktu untuk berusaha untuk memperbaiki, dengan satu catatan tolong teman-teman dari sekwan mencatat rekomendasi one by one kalau perlu. Adapun rekomendasi nantinya kami bisa menuangkannya dalam perbaikan fokus apa yang direkomendasikan,” ucapnya.

Sementara itu, Tim Anggaran Eksekutif, Kepala BPKAD, Muh Rudi, mengatakan Menyimak pembahasan terkait dengan perbaikan narasi KUA dan PPAS Tim anggaran menyetujui untuk dilakukan penyesuaian.

“Rekomendasi DPRD insyaallah disetujui kita akan lakukan penyesuaian ulang terkait dengan narasi dokumen terkait KUA PPASnya, InsyaAllah kita butuh waktu untuk bahas bersama lagi. Supaya kita semua puas apa yang disampaikan kepala bappeda terkait secara lisan, teman-teman mungkin menginginkan secara tertulis,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Luwu, mengatakan bahwa TAPD Pemkab Luwu telah menyetujui untuk mengimplementasikan dan mewujudkan 7 rekomendasi DPRD Luwu dalam bentuk tertulis dalam naskah KUA dan PPAS.

“Kita sepakat  pembahasan akan dilanjutkan kembali di hari jumat pekan ini,” tandasnya. (*)

Komentar

Berita Terkait