Pemkab Jember Susun Arah Pembangunan 2027, Fokus Tekan Kemiskinan dan Tingkatkan SDM

JEMBER, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/3/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha hingga perwakilan masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat mengatakan, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.

Menurut dia, pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena keberhasilan pembangunan di daerah turut mendukung pencapaian pembangunan nasional.

“Pembangunan harus saling terhubung antara pusat, provinsi, dan daerah. Ketika daerah berkembang, maka hal itu juga berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional,” ujar Imam.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan nasional pada 2027 berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi serta penguatan sektor industri.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menitikberatkan pembangunan pada penguatan pelayanan dasar agar pembangunan berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan tersebut dijalankan melalui sembilan program prioritas Nawabakti Satya Jawa Timur.

Program tersebut meliputi Jatim Sejahtera untuk percepatan penurunan kemiskinan, Jatim Kerja yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, Jatim Akses untuk peningkatan konektivitas infrastruktur, Jatim Agro guna memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta Jatim Cerdas yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu terdapat program Jatim Sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Jatim Berkah yang mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, Jatim Harmoni yang berorientasi pada kehidupan sosial yang inklusif, serta Jatim Lestari yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam pemaparannya, Imam juga menyampaikan sejumlah indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan perkembangan cukup positif.

Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat sebesar 5,47 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen dan juga berada di atas capaian nasional.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember juga tercatat sebesar 3,07 persen.

Angka tersebut dinilai cukup baik karena lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran di Jawa Timur yang mencapai 3,71 persen maupun tingkat nasional sebesar 4,74 persen.

Meski demikian, Imam menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang berada pada angka 71,57.

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi faktor penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Ia juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai daerah.

Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan keluarga, kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga, hingga tingginya angka pernikahan usia dini.

Selain itu, Imam mendorong pengembangan kawasan selatan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah.

Ia juga menyinggung komoditas tembakau cerutu asal Jember yang telah lama dikenal di pasar internasional. Produk tersebut dinilai memiliki kualitas tinggi dan menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu, Bupati Jember Gus Fawait mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan proses perencanaan pembangunan benar-benar melibatkan masyarakat secara langsung.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) yang memungkinkan pemerintah daerah turun langsung menyerap aspirasi warga.

“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Selain itu, dalam sejumlah kegiatan masyarakat juga menerima paket sembako sebagai bentuk dukungan terhadap daya beli warga sekaligus bagian dari upaya pengendalian inflasi.

Dalam Musrenbang RKPD tersebut, Bupati Jember menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah pada periode 2026–2027.

Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah daerah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang akan bekerja dengan memanfaatkan data terpadu dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui pendekatan berbasis data tersebut, program bantuan diharapkan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, terutama kepada kelompok masyarakat pada desil satu hingga desil empat yang menjadi prioritas dalam program pengentasan kemiskinan.

(Dodik)