oleh

Pembahasan APBDP 2017, DPRD Palopo Juga Pertanyakan Soal Maraknya Janda

PALOPO, TEKAPE.co – DPRD Kota Palopo pekan ini sibuk membahas APBDP 2017 di tingkat komisi. Momen inilah dimanfaatkan DPRD untuk mempertanyakan program setiap SKPD dan unit kerja lingkup Pemkab Lutra.

Salah satu pertanyaan yang muncul saat pembahasan komisi I DPRD Palopo dengan Inspektorat Palopo adalah muncul keprihatinan anggota DPRD Palopo terhadap maraknya perceraian di kalangan PNS Palopo, seperti yang belakangan ini marak diberitakan.

DPRD mempertanyakan soal kemudahan inspektorat Palopo mengeluarkan izin cerai bagi pasangan yang mengajukan.

 

BACA JUGA:
Sepanjang 2016, 700 Orang Menjanda di Palopo, 50 Persen Diantaranya Janda Muda

 

Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat Kota Palopo, Samil Ilyas, Jumat 22 September 2017, sore, menegaskan, jika pihaknya tidak semudah itu memberikan izin. Menurutnya, ada aturan yang harus dilewati untuk mendapatkan izin bercerai bagi PNS dengan pasangannya.

“Tidak ada kemudahan bagi yang cerai. Harus ada saksi dan kedua orang tua kami panggil terlebih dahulu. Kami tetap berupaya agar memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Nanti kalau memang dianggap sudah tidak bisa, baru kami keluarkan izin yang ditujukan ke pengadilan agama,” jelasnya. (del)

Komentar

Berita Terkait