Pedagang Kuliner Keluhkan Penurunan Pengunjung Geosite Sipinsur

HUMBAHAS, TEKAPE.co – Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Geosite Sipinsur, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), mulai dirasakan para pelaku usaha yang menggantungkan penghasilannya dari sektor pariwisata.

Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Humbahas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan objek wisata tersebut.

Salah seorang pedagang kuliner di kawasan Geosite Sipinsur, Meliyana Siregar, yang telah berjualan sejak tahun 2023, mengaku merasakan langsung perubahan jumlah wisatawan yang datang.

Menurutnya, kondisi mulai berubah sejak tarif tiket masuk mengalami kenaikan pada 2025.

“Waktu harga tiket Rp1.000, Sipinsur ini sangat ramai. Hari biasa pun banyak pengunjung, termasuk anak-anak sekolah yang bisa menikmati pemandangan dengan uang jajan yang terbatas,” ujarnya pada Tekape.co di lokasi, Minggu (19/7/2026).

Diketahui, tarif masuk Geosite Sipinsur sempat dinaikkan menjadi Rp10.000 per orang pada 2025. Namun setelah jumlah pengunjung menurun, Pemerintah Kabupaten Humbahas menerbitkan Perbup Humbahas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha di Objek Wisata Sipinsur, sehingga tarif kembali diturunkan menjadi Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp2.000 bagi anak-anak.

Meski tarif telah diturunkan, Meliyana menilai jumlah wisatawan belum kembali seperti saat harga tiket masih Rp1.000.

“Sekarang memang ada sedikit peningkatan dibanding saat tarif Rp10.000, tetapi belum seramai dulu. Mungkin masih banyak masyarakat yang masih mengingat harga tiket yang sebelumnya hanya Rp1.000,” katanya.

Selain mengeluhkan sepinya pengunjung, beberapa pedagang juga mengaku terbebani dengan biaya sewa lahan yang dikenakan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para pedagang, sewa lahan atau pajak penggunaan tanah untuk pondok kuliner di kawasan Geosite Sipinsur dikenakan tarif sekitar Rp5.000 per meter persegi. Karena ukuran pondok kuliner berbeda-beda, besaran pembayaran setiap pedagang juga bervariasi.

Seorang pedagang lain yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ada pedagang yang membayar sekitar Rp1 juta per tahun, bahkan ada yang nilainya lebih besar, tergantung luas lahan yang digunakan.

Menurutnya, besaran biaya tersebut tidak menjadi persoalan apabila jumlah wisatawan ramai. Namun, pada kondisi saat ini para pedagang mengaku kesulitan karena pengunjung terus berkurang. Ia juga menyoroti minimnya fasilitas yang diberikan kepada para pedagang.

“Walaupun kami membayar pajak sebesar itu sebenarnya tidak masalah, asalkan kondisi pengunjung seramai saat tiket masih Rp1.000. Sekarang kami tetap membayar pajak, tetapi pembeli hampir tidak ada. Inilah yang menjadi beban bagi kami. Bahkan, meskipun kami membayar sewa lahan, fasilitas air juga tidak tersedia sehingga kami harus mencari sendiri kebutuhan air untuk berjualan,” keluhnya.

Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Siborongborong, Indra Nababan, menilai penurunan minat wisatawan tidak hanya dipengaruhi oleh tarif masuk, tetapi juga kondisi kawasan wisata yang dinilai kurang terawat.