oleh

Muncul Usulan Pinjaman Rp187 M Dikurangi, Wahyu Napeng Tetap Menolak

LUWU, TEKAPE.co – Rencana Pinjaman Daerah sebesar Rp187 Miliar dari PT SMI (Persero), masih terus alot dibahas di DPRD Luwu.

Seperti saat ekspose kali ketiga Tim Anggaran Pemrintah Kabupaten Luwu terkait rencana pinjaman Pemkab Luwu, di ruang Musyawarah Kantor DPRD Kabupaten Luwu, 17 Februari 2020, malam.

Dalam rapat expose pinjaman daerah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli. Sementara hadir dalam expose ini pihak Timgar Pemkab Luwu, Sekda Ridwan Tumbalolo, Kepala Bappeda Muh Rudi, Sekretaris Bapenda Subhan, Sekretaris Perkim Sufyan Thamrin, beserta para Anggota DPRD Luwu.

Rusli Sunali mengatakan, ekspose rencana pinjaman daerah itu tidak untuk mengambil sebuah keputusan, karena lembaga legislatif akan menggelar forum tersendiri untuk itu.

“Saat ekspose pinjaman daerah pada Senin malam, hanya dihadiri beberapa anggota DPRD Luwu. Masih ada fraksi yang tidak hadir, sehingga untuk menyikpai rencana ekspose ini kita akan meminta pendapat anggota DPRD Luwu melalui fraksi-fraksi yang ada di parlemen DPRD Luwu, ” ujar, Rusli Sunali.

Rusli Sunali dalam kesempatan itu juga mengatakan, dalam ekspose pinjaman daerah ini, ada beberapa opsi masukan dari lembaga legislatif DPRD Luwu, salah satunya adanya masukan bahwa eksekutif diharapkan merevisi permintaan pinjaman, sehingga tidak mencapai Rp 187, 6 miliar dengan pertimbangan agar tidak membebani APBD Luwu

”Ada wacana yang berkembang dalam forum ekspose, permintaan pengurangan pinjaman daerah sebesar Rp 75 miliar, sehingga menjadi Rp 112 miliar lebih saja. Tetapi ini baru wacana,” beber Rusli Sunali.

Sementara itu, legislator fraksi PAN DPRD Luwu, Wahyu Napeng, mengatakan, dirinya secara tegas menolak untuk menyetujui pinjaman daerah yang direncanakan eksekutif Pemkab Luwu, karena sangat jelas akan membebani masyarakat. Salah satunya sejumlah retribusi akan dinaikkan.

”Kalau Pinjaman daerah ini kondisi APBD akan terbebani dengan pembayaran bunga dan pokok utang. Bagaimana mungkin kita mau membangun jika hanya Rp39 M yang akan dikelolah nantinya untuk pembangunan fisik,” ujarnya.

Kemudian untuk pengembalian pinjaman ini PAD akan digenjot, maka pasti untuk pembayaran pajak dan retribusi akan dinaikkan otomatis masyarakat yang disusahkan.

“Saya tetap menolak rencana pinjaman ini,” tegas Wahyu Napeng.

Legislator fraksi Nasdem DPRD Luwu, H Basaruddin, menegaskan terkait rencana pinjaman ini jika lembaga swasta, ini sangat ringan dengan bunga sebesar Rp 25 miliar.

Namun menurutnya, yang menjadi masalah adalah meminjam untuk kepentingan pemerintah yang pengembaliannya menggunakan uang rakyat.

“Hal yang perlu dipertimbangkan, rencana pinjaman daerah ini sama sekali tidak menghasilkan penerimaan langsung untuk PAD kita. Di lain sisi kita akan menghadapi perhelatan besar di tahun 2024, sehingga kita hanya bisa membayar hanya dalam jangka waktu tiga tahun saja,” tandasnya.

Dirinya minta eksekutif memikirkan kesimbangunan fiskal ekonomi kabupaten Luwu, jangan sampai chaos.

“Kami minta eksekutif berhitung cermat. Belum lagi daerah Luwu ini rentan bencana alam, yang akan membutuhkan anggaran penanggulangan bencana,” kata Basaruddin.

Sementara itu, legislator Fraksi PAN DPRD Luwu, H Lahmuddin SH, MH mengatakan, eksekutif perlu mempertimbangkan untuk meminjam uang sebanyak itu mengingat kemampuan APBD Luwu untuk hari ini dan kedepan juga terbebani dengan beberapa kebutuhan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Menurunya, diatara kebutuhan yang butuh biaya besar adalah pendidikan gratis, kebutuhan kesehatan gratis dalam hal ini membayar BPJS, kemudian membayar gaji dan honor pegawai dan kepala desa. (*)

Komentar

Berita Terkait