oleh

Lahan Digusur PTPN, Ratusan Petani Sumut Rela Jalan Kaki ke Jakarta Untuk Temui Jokowi

NASIONAL, TEKAPE.co – Sebanyak 150 petani, diantaranya 45 orang perempuan dari dua desa yang tergabung dalam Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) berjalan kaki selama 48 hari, dengan menempuh jarak 1.800 KM.

Setelah menempuh jarak 1.800 KM, mereka tiba di Jakarta pada Jumat 28 Agustus 2020, kemarin.

Aksi jalan kaki yang dilakukan para petani ini untuk mengadukan konflik yang mereka hadapi kepada Presiden.

Sebagian petani, sekitar 20 orang yang tiba duluan langsung menemui Komisi II, Komisi IV dan MPR RI Fraksi PKB, PBNU, GP Ansor ke Kementrian BUMN, serta jaringan organisasi masyarakat sipil yang terhimpun dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) untuk meninta dukungan dan menutup penyelesaian konflik agraria petani dengan PTPN II.

Kedatangan petani ini disambut oleh gerakan tani, buruh, mahasiswa, masyarakat adat, perempuan dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Sambutan ini merupakan bentuk dukungan solidaritas kepada petani Mencirim dan Simalingkar, yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka yang dirampas oleh PTPN II di Deli Serdang.

Pasalnya, berbagai upaya penyelesaian yang mereka lakukan ditingkat Kabupaten dan provinsi tidak kunjung membuahkan hasil. Alih-alih selesai, setiap hari petani yang masih bertahan ditanah-tanah mereka, terus diancam untuk digusur.

Saat petani memasuki Kota Jakarta, ribuan aparat kepolisian juga bersiap-siap memasuki kampung mereka di Deli Serdang, untuk menggusur tanah-tanah yang selama ini mereka perjuangkan.

Bagi perempuan, yang sedang berjuang, beban yang dihadapi lebih berlapis. Mereka harus meninggalkan keluarganya, hingga menghadapi ancaman perceraian dan stigma.

Konflik Petani dengan PTPN II

Konflik antara petani dua desa dengan PTPN II ini, terjadi diatas tanah seluas 1.704 Dengan rincian 854 hektarter di Desa Simalingkar dan 850hektar di Desa Simencirim.

Konflik bermula pada tahun 2017. Saat itu, petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar dikejutkan dengan tindakan PTPN II yang memasang plang bertuliskan HGU No 171/2009.

Tindakan sepihak tersebut dilanjutkan dengan penggusuran tanah-tanah petani dengan dikawal langsung oleh aparat polisi dan TNI.

Hal tersebut lantas mendapat perlawanan dari petani, pasalnya PTPN II menggusur tanah-tanah mereka yang telah diduduki dan dikelolah sejak 1951.

Bahkan pada tahun 1984, para petani telah mendapat SK Land Reform dan 36 Diantaranya telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM).

Akibatnya, tiga orang petani, Ardi Subakti, Beni Karo-karo dan Japetta Purba ditangkap secara sepihak oleh aparat kepolisian.

Pada bulan Oktober 2019, petani Simalingkar kembali merasakan hal yang janggal. Klaim HGU PTPN II yang tidak pernah mereka usahakan tersebut tiba-tiba beralih menjadi HGB, dimana pihak perusahaan bekerjasama dengan Perumnas Sumatra Utara akan membangun ribuan perumahan diatas tanah tersebut.

Para petani yang tidak terima atas kejanggalan proses tersebut, mengadukan hal ini ke Kementerian ATR/BPN. Alih-alih ditindaklanjuti, Kementerian ATR/BPN justru memberikan izin peralihan dari HGU tersebut menjadi HGB No 1938 dan No 1939 atas nama PTPN II.

Sementara itu, petani Sei Mencirim mengalami nasib yang lebih tragis, pasalnya disaat pademi corona mereka digusur paksa oleh pihak PTPN II dengan kawalan ribuan aparat TNI dan Polri, tepatnya pada tanggal 10 maret 2020, padahal sebenarnya petani Simencirim telah memiliki legalitas berupa: SK Landerform 1964, SK Camat dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun Tetap saja digusur dengan alasan area kampung dan lahan pertanian masuk pada SHGU Nomor 92 tahun 2003 dan SHGU Nomor 55 tahun 2003 atas nama PTPN II.

Alhasil Petani Sei Mencirim Kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian secara permanen semenjak penggusuran itu.

Bertemu Presiden Joko Widodo

Perwakilan Petani sebanyak 5 orang bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Ir H JokoWidodo yang dijembatani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dikantor Sekretariat Negara lantai 3.

Presiden mendengarkan keluhan-keluhan dan paparan paparan kasus serta konflik yang terjadi dilapangan dari perwkilan petani yang disampaikan Sulaeman Wardana Sembiring, dari petani Simalingkar dan Imam Wahyudi dari Sei Mencirim.

Setelah mendengarkan paparan dari perwakilan petani, dalam pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, agar secepatnya dan dalam waktu yang sesingkat singkatnya untuk segera menyelesaikan tuntutan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim tersebut.

Setelah bertemu dengan Presiden, kemudian perwakilan petani langsung bertemu dengan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Bentuk tindaklanjut dari perintah Presiden.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sofyan A Djalil memberikan solusi sebagai berikut:

  1. Mempermudah untuk mendapatkan rumah bersubsidi dari PTPN II di Simalingkar dan membayar dengan harga murah.
  2. Menawarkan relokasi untuk petani Simalingkar.
  3. Untuk sertifikat hak milik petani SeiMencirim tidak jadi dibatalkan.
  4. Akan segera mengadakan koordinasi dengan pihak BUMN.

Namun demikian, tawaran dari Sofyan A Djalil, ditolak langsung oleh perwakilan petani, baik petani dari Simalingakar maupun petani Sei Mencirim, dengan alasan :

  1. Tawaran yang ditawarkan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, tidak mencerminkan semangat Reforma Agraria dan tidak adanya redistribusi tanah dari negara kepada rakyat.
  2. Apa yang ditawarkan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, tidak sejalan dengan perintah
    Presiden sebagaimana pertemuan dengan Presiden dengan perwakilan petani, dan menurut petani jauh panggang dari api.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, memberikan penegasan dengan
menyampaikan, konflik petani Simalingkar dan Sei Mencirim Deli Serdang harus secepatnya
diselesaikan.

Menteri Sekretariat Negara Pratikno dalam pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya:

  1. Sebenarnya persoalan ini bukanlah domain Sekretariat Negara, akan tetapi saya diperintahkan presiden agar ikut serta mendampingi dan mengawal pertemuan ini agar segera mendapatkan solusi yang adil demi terciptanya ketahanan pangan pada pasca musibah pandemi corona ini.
  2. Menteri Sekretariat Negara, Pratino meminta menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil agar jangan bicara hukum lagi dalam penyelesaian konflik agraria yg terjadi pada petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang sudah berjalan kaki 1.812 km dari Medan ke Jakarta, melainkan harus sudah bicara solusi dan skema yang menguntungkan bagi para Petani sesuai perintah Presiden.

Hasil dari pertemuan tersebut, belum didapatkan skema yang sesuai dengan keinginan Petani dan Perintah Presiden kepada Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil. Akhirnya perwakilan Petani, mendesak menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil agar segera membuat skema penyelesaian sesuai perintah Presiden dan tuntutan petani secara tertulis sebagai bentuk kepastian hukum agar petani segera bisa kembali ke Deli Serdang Sumatera Utara dan bisa bercocok tanam dan melakukan kegiatan ekonomi pertaniannya dengan baik.

Sofyan Jalil menjanjikan akan secepatnya segera mengadakan pertemuan dengan menteri BUMN dan segera mengabarkan kepada perwakilan Petani Simalingkar dan Petani Sei Mencirim.

Atas situasi tersebut, Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan Serikat Petani
Simalingkar Bersatu (SPSB) memberikan pernyataan sebagai berikut :

  1. Menyampaikan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menerima perwakilan petani dari Simalingkar dan Seimencirim untuk mengadukan dan menyampaikan secara langsung terkait konflik petani Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PTPN II, sehingga Presiden memerintahkan kepada Menteri ATR/BPN untuk secepatnya menyelesaikan konflik petani Simalingkar dan Sei Mencirim dengan PTPN II.
  2. Mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, untuk secepatnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk segera menyelesaikan konflik agraria antara PTPN II dengan para petani sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo.
  3. Mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat Negara, Pratikno yang ikut serta mendampingi dan mengawal pertemuan antara perwakilan petani, Menteri ATR/BPN, Kepala Staf Kepresidenan dengan Presiden agar segera mendapatkan solusi yang adil demi terciptanya ketahanan pangan pada pasca musibah pandemi corona ini.
  4. Jalankan reforma agraria sejati diatas tanah-tanah masyarakat yang diklaim oleh PTPN dan Perhutani di seluruh Indonesia. (*)

Komentar

Berita Terkait