oleh

Jadi Panelis ANPK KPK, Bupati Luwu Paparkan Pemanfaatan Peta Digital Untuk Perizinan

LUWU,TEKAPE.co – Bupati Luwu H Basmin Mattayang, menghadiri Acara Virtual Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha

Aksi ini menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow) yang ditayangkan melalui Youtube KPK, juga akan disiarkan secara langsung oleh TVRI dan RRI, kegiatan wicara (Talkshow) tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo acara ini secara virtual, bersama Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu, 26 Agustus 2020.

Dalam Wiacara dengan Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, menghadirkan Panelis, Menteri ATR / Kepala BPN, Sofyan Jalil, Walikota Bandung, Walikota Payakumbuh, Walikota Medan, Bupati Luwu, dan penanggap : Pimpinan KPK, Nurul Gufron, dan Direktur Eksekutif WRI, Mirarta Samadi, yang dimoderatori langsung oleh Aiman.

Mengawali diskusi tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil menjelaskan pentingnya tata ruang yang baik dan teratur sebab tata ruang merupakan kebutuhan oleh seluruh masyarakat sehingga apabila tata ruang tidak teratur maka dapat mengganggu semua lini baik dari segi kehidupan dan perekonomian.

“Pemerintah Daerah agar segera membuat peta digital daerahnya sebagai tindaklanjut dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan adanya peta digital akan memberikan kemudahan bagi Pemda dalam menata tata ruang daerahnya dan mampu menarik minat investor. RDTL yang baru jadi hingga saat ini baru 67 daerah, karena itu kita terus mendorong agar Pemerintah daerah segera menyiapkannya sehingga di tahun 2024 sudah siap 2000 RDTL,”kata Sofyan Djalil.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Luwu, H Basmin Mattayang, menyampaikan apresiasinya kepada KPK Atas program ANPK, menurutnya Peta Digital sangat membantu sekali masyarakat yang tadinya masyarakat yang punya kepentingan untuk mengurus perizinan harus bola balik kantor, proses tinjau lokasi dan adminitrasi, dengan adanya peta digital ini sehingga memperpendek rentan Kendali pengurus sehingga Peta digital Sangat memudahkan sekali masyarakat mengurus perizinan.

Lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerapkan program Peta digital Dimulai tahun 2018 lalu, sejak terbitnya PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan secara terintegrasi.

“Program Peta digital ini memperpendek rentan kendali untuk pengurusan perizinan Bagi pihak yang punya kepentingan untuk perizinan. Misalnya sebelumnya ada Peta digital ini itu biasanya izin itu diurus sampai 1 tahun atau minimal 6-7 bulan, sejak ada Peta digital itu kalau masyarakat masuk mengurus Perizinan paling lama 12 hari sudah selesai,” ujar, Basmin Mattayang.

Lanjut, Basmin, mengatakan bahwa di Kabupaten Luwu baru 2 Kecamatan menggunakan Peta digital, mengingat Kabupaten Luwu memiliki luasnya 3600 km2 terdiri dari laut, daratan, dan pengunungan, yang terdiri dari 22 Kecamatan.

“Sehingga kita menunggu kebijakan bapak Presiden, bagaimana mempercepat kebijakan ini sehingga masyarakat desa bisa lebih mudah untuk mengurus perizinan,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan Kota Bandung, Payakumbuh, Kota Medan dan Kabupaten Luwu adalah contoh dari 67 daerah se Indonesia yang telah menerapkan peta digital.

“Memanfaatkan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan merupakan pendekatan pencegahan tindakan korupsi dengan menjamin transparansi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Ini adalah potret praktik baik, bagaimana daerah maupun pusat melayani publik itu yang dengan tekad besar mampu mencegah adanya proses-proses yang bisa menimbulkan tindakan korupsi. Karena itu, kami menyampaikan selamat dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah berbuat untuk melayani masyarakat dengan baik dan berkomitmen mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan”, kata Nurul Ghufron

Mendampingi Bupati, Kepala Bappelitbangda, Muh Rudi, Plt dpmptsp, H Mustafa Rahima, Plt Kadis Perkim, H Sofyan Thamrin, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian, Anwar Usman dan Kasatpol PP, Andi Iskandar. (ham)

Komentar

Berita Terkait