oleh

Germapa Nilai Imbauan Walikota Palopo Batasi Kebebasan Berpendapat

PALOPO, TEKAPE.co – Gerakan Mahasiswa Palopo (Germapa), menilai surat imbauan pemerintah Walikota tentang menjaga keamanan dan ketertiban, menciderai nilai kebebasan berpendapat.

Salah satu aktivis Germapa, Ardidekal menilai himbauan itu bertolakbelakang dengan kebebasan berpendapat yang telah dijamin Undang-undang.

“Berpendapat dimuka umum itu telah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, telah ditetapkan di undang-undang, sehingga himbauan tersebut sangat menciderai kebebasan berpendapat masyarakat,” ujarnya, Selasa 13 Oktober 2020.

Selain itu, Ardidekal juga menilai himbauan tersebut adalah upaya provokatif pemerintah Kota Palopo, agar masyarakat dapat menyetujui UU Ciptaker tersebut.

“Ini salah satu upaya provokator, agar masyarakat dalam hal ini sepakat untuk tidak melakukan tindakan penolakan UU omnibus law, yang sangat jelas melanggar daripada hak kemerdekaan setiap warga negara, terlebih lagi bahwa kalangan ASN dilakukan suatu bentuk pengawasan untuk tidak melakukan suatu gerakan seperti penolakan omnibus law yang seolah-olah, menjaga dari pada keamanan kota,” tambahnya.

Germapa juga mengecam tindakan tersebut dan mengingatkan Walikota Palopo agar tidak semena-mena membuat aturan yang bertentangan Undang-undang. (*)

Berikut himbauan Pemkot Palopo:

Komentar

Berita Terkait