oleh

Dituntut 1 Tahun Penjara, Jurnalis Asrul Menanti Vonis Hakim

PALOPO, TEKAPE.co – Sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Muhammad Asrul kembali digelar, Rabu 10 November 2021.

Agenda sidang kali ini adalah pembacaan duplik yang dibacakan penasihat hukum Asrul di Pengadilan Negeri (PN) Palopo.

Asrul ditahan atas laporan dugaan pencemaran nama baik Farid Kasim Judas (FKJ), yang saat ini menjabat Kepala BKPSDM Palopo dan Plt Kepala DP2KB Palopo.

Sidang perdana Asrul digelar secara daring di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo pada Selasa 16 Maret 2021 lalu.

Setelah pemeriksaan saksi dan ahli, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palopo, menuntut Asrul dengan 1 tahun hukuman penjara.

Sidang dengan agenda mendengar nota pembelaan terdakwa atau pledoi digelar pada Rabu 27 Oktober 2021.

JPU kemudian membacakan replik di sidang yang digelar PN Palopo pada Rabu 3 November 2021.

Penasehat hukum Asrul pun menanggapi replik tersebut melalui duplik yang dibacakan pada sidang hari Rabu 10 November 2021.

Setelah pembacaan duplik, majelis hakim PN Palopo menjadwalkan sidang pembacaan putusan akan digelar pada 23 November 2021.

Asrul dilaporkan karena empat berita dugaan korupsi yang ditulisnya dinilai mencemarkan nama baik pejabat Pemkot Palopo, Farid Kasim Judas, selaku saksi pelapor dalam perkara ini.

Tuntutan jaksa dinilai oleh penasehat hukum Asrul dari Koalisi Advokat untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi, jauh dari fakta persidangan.

“Bahwa dari tuntutan dan replik, JPU mendakwa serta menuntut terdakwa, padahal di dalam fakta persidangan, yang dilakukan terdakwa adalah karya jurnalistik. Sehingga dalil-dalil JPU untuk menuntut karya jurya jurnalistik sudah selayaknya diabaikan,” ujar Andi Ikra.

Selain itu, Ikra menegaskan bahwa pandangan berbeda antara pihaknya selaku kuasa hukum dan JPU dalam tuntutannya tidaklah perlu terjadi, jika saja JPU berpegang pada fakta persidangan dalam perkara ini.

Fakta persidangan yang dimaksud Ikra ialah keterangan ahli dari Dewan Pers yang dihadirkan sendiri oleh JPU.

“Yang mana ahli membenarkan Dewan Pers mengeluarkan surat No.187/DPK-K/II/2020 tertanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berita dipersoalkan oleh saksi pelapor yang dimuat oleh Berita.News merupakan produk jurnalistik Dewan Pers meminta penanganan perkara berita.news terlebih dahulu melalui proses di Dewan Pers,” tegas Ikra.

Ikra menandaskan dalam dupliknya bahwa kuasa hukum menolak seluruh dakwaan dan atau tuntutan JPU dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

“Demikian tanggapan (duplik) kami atas replik JPU, semoga dapat diterima Majelis Hakim yang mulia sebagai bagian dari satu kesatuan pembelaan yang utuh atas terdakwa dan menjadi pertimbangan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa,” tandas Ikra.

Selama persidangan, pria dua anak tersebut dan kuasa hukumnya harus datang dari Makassar ke Palopo yang jaraknya 370 Km lewat perjalanan darat. (rin)

Komentar

Berita Terkait