Dengar Curhatan Masyarakat Adat Sorowako, Senator Waris Halid: PT Vale Wajib Berikan Perhatian Serius

SOROWAKO, TEKAPE.co – Pimpinan Komite II DPD RI, H Andi Abdul Waris Halid SS MM, melakukan kunjungan ke Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Jumat siang, 16 Mei 2025.

Kunjungan ini bertujuan mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat adat di wilayah lingkar tambang PT Vale Indonesia, yang selama ini merasa hak-haknya diabaikan.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ontae Luwu tersebut, ratusan masyarakat adat menyampaikan berbagai curahan hati dan tuntutan agar PT Vale memberikan perhatian serius terhadap hak-hak mereka.

Keluhan utama mencakup minimnya perhatian PT Vale kepada masyarakat adat, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan seperti sedimentasi Danau Matano yang makin parah, serta penutupan fasilitas F-Lagoon yang selama ini digunakan sebagai kawasan pembuangan limbah rumah tangga.

Masyarakat juga menuntut prioritas dalam penerimaan tenaga kerja lokal. Jika alasan PT Vale adalah keterbatasan skill, maka perusahaan diminta mengadakan pelatihan untuk memberdayakan calon tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Selain itu, pengusaha lokal diharapkan mendapat kesempatan lebih besar untuk bersaing dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan.

Pemegang Mandat Adat Pancai Pao, Abidin Arief To Pallawarukka, mengungkapkan banyak keluhan masyarakat adat yang selama ini belum mendapat respons memadai dari PT Vale.

Menurutnya, sebagai bagian dari Kedatuan Luwu, Pancai Pao bertanggung jawab mengurus dan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat di wilayah tersebut.

“PT Vale belum memberikan pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat adat bagi pelestarian budaya dan kontribusi terhadap lingkungan hidup,” ujarnya.

Tokoh adat Sorowako, Andi Karman, juga menegaskan perlakuan PT Vale selama ini cenderung mengabaikan masyarakat adat. Selain dampak lingkungan yang terus memburuk, beberapa hak masyarakat belum diselesaikan dengan baik.

Ia mengeluhkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, diantarnya sedimentasi Danau Matano yang semakin parah, fasilitas limbah rumah tangga F Lagoon harus ditutup karena mengganggu, ada sejumlah masyarakat tidak diselesaikan haknya.

Andi Karman juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pancai Pao, karena telah menginisiasi pengaduan masyarakat adat kepada DPD, sehingga keresahan masyarakat adat bisa tersampaikan.

Menanggapi keluhan tersebut, Senator Waris Halid menegaskan bahwa PT Vale wajib memberikan perhatian serius kepada masyarakat adat.

Dia menekankan bahwa budaya bukan hanya simbolik, melainkan napas kolektif yang menjaga identitas dan keterhubungan masyarakat dengan tanah serta lingkungan.

“Pelestarian lingkungan tidak bisa berjalan tanpa partisipasi aktif masyarakat lokal, dan partisipasi itu hanya bisa tumbuh jika akar budaya mereka tetap hidup dan diberdayakan,” jelasnya.

Waris Halid menambahkan, dalam Undang-Undang Minerba, ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan budaya, termasuk kewajiban perusahaan membentuk culture heritage management yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat.

Soal tenaga kerja, Waris mendorong PT Vale untuk memberikan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dibangun, agar anak muda Luwu Timur bisa bersaing mendapatkan pekerjaan di perusahaan.

Direktur Eksternal PT Vale Indonesia, Endra Kusuma, menyatakan pihaknya terbuka menerima masukan terkait keluhan masyarakat adat dan isu lingkungan.

Namun, dia meminta agar setiap keluhan disertai data yang jelas untuk bisa segera ditindaklanjuti.

“Nilai utama PT Vale adalah menjaga keberlanjutan. Jika ada masalah lingkungan, kami siap menanganinya,” ujarnya.

Mengenai program pemberdayaan masyarakat (PPM), Endra mengakui belum ada program khusus untuk masyarakat adat, tetapi melalui PPM di setiap desa di lingkar tambang, sebagian masyarakat adat sudah tersentuh secara langsung. Pihaknya pun siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi kebaikan bersama.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Sulsel, R Agus Marhendra, perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, para tokoh adat, perempuan, pemuda, serta ratusan masyarakat adat. (*)