BPKP Turun Evaluasi SPIP Morowali, Kelemahan Pengelolaan Keuangan OPD Jadi Sorotan

MOROWALI, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten Morowali mulai mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi tersebut dilakukan melalui entry meeting yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat, Kompleks KTM Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (14/9/2026).

BACA JUGA: DPRD Lutim Ikut Kawal Sengketa Lahan Tiga Desa dengan PTPN, Minta Ada Kepastian

Evaluasi SPIP Terintegrasi tahun 2026 ini menjadi langkah awal Pemkab Morowali untuk melihat sejauh mana sistem pengendalian internal telah diterapkan di masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pengendalian serta pengelolaan keuangan daerah.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali, Ashar M. Ma’ruf, mengatakan SPIP menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan pengendalian internal dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Wabup Morut Tegas! OPD Diminta Tuntaskan Temuan BPK dan Benahi Aset Daerah

“Melalui evaluasi ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali kami berharap seluruh OPD dapat memahami implementasi SPIP dan mengidentifikasi kelemahan pada masing-masing perangkat daerah. Dengan begitu tata kelola pemerintahan bisa semakin baik dan akuntabel,” kata Ashar.

Ia juga meminta seluruh OPD memberikan dukungan penuh selama proses evaluasi berlangsung.

Menurutnya, keterbukaan dan sikap kooperatif setiap perangkat daerah diperlukan agar tim evaluator dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Sementara itu, perwakilan BPKP Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa penerapan SPIP telah mulai dilakukan di masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Morowali.

“Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan ditingkatkan,” jelas perwakilan BPKP Sulteng.

Pendampingan BPKP diharapkan membantu Pemkab Morowali memastikan pelaksanaan SPIP Terintegrasi berjalan efektif.

Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi setiap perangkat daerah dalam memperkuat pengendalian internal.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Entry meeting tersebut dihadiri Inspektur Inspektorat Daerah Ashar M. Ma’ruf, sejumlah pimpinan OPD teknis terkait, serta Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. (*)