3 Paket Pemeliharaan Pelabuhan Dishub Jatim Disorot, LSM KIPAS Siapkan Laporan ke APH

SURABAYA, TEKAPE.co – Dugaan adanya pengkondisian paket pekerjaan di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur kembali mencuat.

Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah paket pekerjaan diduga diberikan kepada penyedia jasa yang disebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, khususnya terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Ketua DPP LSM KIPAS (Komunitas Pemuda Nusantara), Mardianto, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Salah satu paket yang disoroti yakni Pemeliharaan Pelabuhan Bawean Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan kode paket 01KZ8MA0A9EP18SWNK6YT6F4TY.

Paket tersebut tercatat memiliki nilai Rp890.700.043 dan penyedianya disebut Sarana Mulya.

Menurut Mardianto, terdapat dugaan ketidaksesuaian persyaratan pada paket tersebut.

Sorotan serupa juga diarahkan pada dua paket lainnya, yakni Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan Wilayah Kerja UPT PPR Banyuwangi Tahun 2026 dengan kode paket 01KSSNCADAJNKV62G1CC94DNEX.

Paket tersebut memiliki nilai Rp194.163.450 dengan penyedia Mulia Karya.

Kemudian paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelabuhan Wilayah Kerja UPT PPR Lamongan Tahun 2026 dengan kode paket 01KSSNFHAQXGMTXAGCKM1Y2B25 senilai Rp244.957.388 dengan penyedia Mardianto.

Mardianto mengatakan pihaknya menyoroti dugaan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dalam paket-paket tersebut.

Ia juga mengkritik sikap pejabat terkait yang disebut belum memberikan respons atas konfirmasi media.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dr Ir Nyono ST IPU disebut telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (12/9/2026).

Namun, menurut informasi yang disampaikan, belum ada tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Hal serupa disebut terjadi saat awak media menghubungi Kepala Bidang Pelayaran Ir Luhur Prinadi Eka Nurabdi MT melalui WhatsApp pada Senin (14/9/2026).