Banyak Berkicau Tanpa Data, Politisi Demokrat Andi Arief Dinilai Bukan Negarawan

JAKARTA, TEKAPE.co –  Politisi Demokrat, Andi Arief, terus menyorot penyelenggara pemilu. Ia banyak berkicau lewat akun twitter miliknya. Ia pun banyak menuai sorotan, karena banyak cuitannya yang tak berdasar fakta dan data.

Seperti dalam cuitannya di twitter. Ia seolah-olah menyatakan Prabowo akan menggunakan hak boikot pemilu dengan alasan keanehan yang tersistematis. Ia pun ditantang untuk membuktikan keanehan sistematis yang disebutkannya.

“Kalau Pak Prabowo menggunakan hak boikot pemilu dengan alasan keanehan yang tersistematis memangnya pak Jokowi bisa menjadi presiden untuk kedua kalinya?” tulis Andi Arief, dalam akun @AndiArief, Senin 7 Januari 2019.

Kalau Pak Prabowo mwnggunakan hak Boikot Pemilu demgan alasan Keanehan yang tersistematis, memangnya Pak Jokowi bisa menjadi Presiden untuk kedua kalinya?

— andi arief (@Andiarief__) January 7, 2019

Cuitannya tersebut mendapat tanggapan dari pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Dr Emrus Sihombing. Ia mengatakan, cuitan Andi Arief pada akun twitternya tersebut menunjukan bahwa ia adalah seorang politisi yang tidak negarawan.

“Cuitan Andi Arief tersebut menunjukan beliau tidak negarawan. Jika Andi Arief politisi dan juga negarawan, beliau harus menggunakan data dan fakta dalam penyampaian informasi di ruang publik kepada masyarakat,” kata Emrus.

Emrus meminta Andi Arief dapat menunjukan keanehan yang tersistematis yang berhubungan dengan pilpres 2019 seperti yang beliau maksud.

“Menyikapi kasus yang baru-baru saja sehubungan dengan cuitan Andi Arief mengenai ditemukannya 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos atas nama paslon tertentu yang kemudian ternyata dinyatakan hoax oleh kepolisian dan KPU, menyusul ditetapkannya beberapa tersangka, sebaiknya Andi Arief mulai mawas diri. Saya harap Andi Arief bisa menunjukkan apa yang dia sebut keanehan yang tersistematis tersebut. Jika tidak berdasarkan data dan fakta, ungkapan beliau dalam akun twitternya bisa saja kembali disebut hoax,” tegas Emrus.

Sehubungan dengan pernyataanya mengenai memboikot pemilu oleh Prabowo, Emrus menyatakan sampai saat ini dirinya belum pernah menemukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa paslon bisa melakukan pemboikotan pemilu.

“Cuitan Andi Arief menyatakan pak Prabowo bisa menggunakan hak boikot pemilu dengan alasan keanehan yang tersistematis, saya bisa menilai Andi Arief sengaja menghiperbola isu, karena sampai saat ini saya belum menemukan peraturan perundang-undangan bahwa pasangan calon presiden bisa mengundurkan diri atau memboikot pemilu, kita bicara data dan fakta,” ucap Emrus.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan ini juga menanggapi cuitan Andi Arief yang menyebutkan Prabowo menggunakan hak boikot pemilu.

Emrus menyarankan Andi Arief untuk lebih bijak dalam mengolah tata bahasa terlebih di ruang publik, di akun media sosial yang dia miliki.

Kalah Pilpres karena keanehan yang sistematis cukup menyakitkan.Meski bisa muncul people power atau protes hasil dan legitimasi Pemilu, namun tidak ada celah bagi yg dicurangi untuk otomatia menjadi Presiden.

— andi arief (@Andiarief__) January 7, 2019

Emrus menambahkan kata tersistematis adalah segala usaha untuk merumuskan sesuatu dalam hubungannya yang logis, sehingga membentuk satu sistem secara utuh, menyeluruh dan terpadu yang mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Tolong Andi Arief jelaskan yang tersistematis yang ia maksud tersebut.

Emrus mengatakan. Politisi itu ada dua golongan, Pertama politisi politikus orang yang perilaku politiknya pragmatis dan transaksional, menghalalkan berbagai cara memperoleh kekuasaan.

Karena itu, apapun boleh jadi dilakukan untuk memenangkan kontestasi politik, termasuk membesar-besarkan persoalan dan menyampaikan pesan komunikasi politik yang berpotensi menciptakan ketakutan ditengah masyarakat. Baginya seolah kekuasaan menjadi segalanya.

Kedua Politisi Negarawan, orang yang perilaku poltiknya berbasis pada ideologi yang kukuh untuk kesejahteraan rakyat.

Baginya menang atau kalah dalam suatu kontestasi politik itu wajar. Bila menang ia bisa mewujudkan perjuangan ideologinya. Bila kalah, ia berperan melakukan kontrol kepada kekuasaan. (*)