Banjir Luwu Utara Belum Surut, 12 Ribu Warga Terdampak Saat Status Darurat Berlaku

MASAMBA, TEKAPE.co – Banjir yang melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, belum menunjukkan tanda-tanda surut meski pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat.

Lebih dari 12 ribu warga terdampak, sementara ratusan lainnya masih menghadapi kondisi rentan akibat genangan yang bertahan selama berminggu-minggu.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara mencatat sebanyak 12.307 jiwa terdampak banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul. Dari jumlah itu, 110 orang terpaksa mengungsi.

BACA JUGA: Kronologi Kebakaran Hebat di Pasar Jiung: Api Diduga Muncul dari 2 Rumah

Tim BPBD Luwu Utara, A. Zulkarnain mengatakan, banjir mulai terjadi sejak pertengahan Mei dan hingga kini masih merendam sejumlah wilayah.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan status tanggap darurat yang berlaku hingga 16 Juni 2026.

“Data per hari ini masih ada 7 kecamatan terdampak. Tiga kecamatan yang parah dan empat sisanya memang tidak separah yang tiga tadi, tapi air dari kondisi awalnya belum berubah,” kata Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, banjir masih menggenangi 29 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga, tetapi juga mengganggu layanan publik dan aktivitas sosial masyarakat.

BPBD mencatat sedikitnya 34 fasilitas ibadah, 10 fasilitas kesehatan, dan 27 fasilitas pendidikan terendam banjir.

Selain itu, enam unit jembatan mengalami kerusakan dan sekitar 121 kilometer ruas jalan terdampak genangan.

“Untuk fasilitas ibadah yang terendam ada 34 unit, fasilitas kesehatan 10 unit, fasilitas pendidikan 27 unit, jembatan rusak ada 6 unit serta ada 121.000 meter jalan yang terendam,” ujar Zulkarnain.

Di tengah kondisi tersebut, kelompok rentan menjadi perhatian. BPBD mencatat terdapat 558 warga lanjut usia, 330 balita, 29 ibu hamil, dan enam penyandang disabilitas yang turut terdampak banjir.

“Total semua itu ada 3.557 kepala keluarga (KK), ada 29 ibu hamil dan disabilitas sebanyak 6 orang,” katanya.

Sementara itu, tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meninjau sejumlah lokasi terdampak pada 31 Mei lalu.

Peninjauan dilakukan bersama Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Tim BNPB telah datang dan meninjau dapur dan tanggul yang jebol, kemudian berdialog dengan para warga guna mencari solusi terbaik,” ujar Zulkarnain.

Meski status darurat telah diberlakukan, kebutuhan dasar warga masih menjadi persoalan utama. Pasokan makanan dan air bersih disebut sebagai kebutuhan paling mendesak karena genangan belum juga surut.

“Sampai saat ini kebutuhan mendesak pasti kebutuhan hidup dasar, makanan dan air bersih. Karena saat ini belum ada tanda-tanda air akan surut,” kata Zulkarnain.

Kondisi banjir yang bertahan hingga lebih dari dua pekan ini menimbulkan pertanyaan mengenai percepatan penanganan infrastruktur, terutama tanggul yang jebol dan akses transportasi yang terganggu.

Warga di sejumlah wilayah masih bergantung pada bantuan logistik sembari menunggu genangan air berangsur surut. (*)