oleh

APH Diminta Turun Periksa Dugaan Kerugian Negara di Pengelolaan PLTA Larona

MAKASSAR, TEKAPE.co – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun menyelidiki dugaan kerugian negara dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Larona di Kabupaten Luwu Timur.

Pasalnya, diduga ada permainan di dalam perjanjian antara pemerintah dan PT Vale (Inco saat itu). Salah satu isi perjanjiannya adalah akan menyerahkan pengelolaan PLTA kepada negara setelah 20 tahun.

Pengelolaan PLTA Larona saat ini dipegang PT Vale Indonesia dengan kapasitas produksi listrik sebesar 171,36 Megawatt (MW). Sementara pemerintah melalui PLN hanya diberi pengelolaan sebesar 5 MW, meski dalam kontrak karya jelas tertuang seluruh pengelolaan harus diserahkan kepada negara.

Hal itu disampaikan Akademisi Insitut Turatea Indonesia (INTI) Jeneponto Asmin Syarif MSi, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar Andi Djemma Center, dengan tema ‘PLTA Larona Belum Diserahkan, Apakah Berpotensi Merugikan Negara?’ Senin 26 September 2022, di Makassar.

“Patut diduga ada permainan di balik belum diserahkannya PLTA itu, sehingga kami meminta APH turun memeriksa dugaan itu, karena bisa saja ada potensi merugikan negara,” tegas Asmin Syarif.

Pengamat Pertambangan Jemmy Abdullah, dalam dialog tersebut juga mengatakan, banyak ketimpangan yang terjadi di wilayah sekitar lahan konsesi PT Vale, masih banyak warga yang belum menikmati listrik meski ketiga PLTA yang dikelola Vale mampu menghasilkan listrik sebesar 365 MW.

“Saya setuju ada audit secara komperhensif, karena berdasarkan fakta lapangan banyak ditemukan bukti yang menguatkan adanya dugaan permainan, sehingga Vale sangat spesial di mata pemerintah pusat,” jelas Inspektur pertambangan ini.

Selain itu, Jemmy menambahkan, apa yang didorong Gubernur Sulsel dengan mengusulkan penolakan perpanjangan kontrak karya PT Vale adalah tindakan sangat tepat dilakukan oleh seorang pemimpin daerah.

“Apa yang dilakukan pak Gub sudah sangat tepat. Beliau berdasarkan aspirasi masyarakat dan memang sudah saatnya hal itu dikelola sendiri oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Jadi kita harus mengawal hingga ke pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Aktivis asal Luwu Raya yang juga Mahasiswa Pascasarjana Unhas, Didit Prananda, mengatakan sejak adanya PT Inco, lalu berubah menjadi PT Vale, belum banyak perubahan yang terjadi di Luwu, khususnya Luwu Timur.

“Apanya yang berubah signifikan? Data BPS menyebutkan terdapat 21 ribu lebih jiwa masih miskin dan bahkan Luwu Timur masuk 5 besar kabupaten termiskin di Sulsel. Itukan miris kalau kita melihat apa yang Vale capai selama 54 tahun,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas ESDM Sulsel Andi Bakti Haruni mengatakan, PLTA Larona yang memproduksi listrik sebesar 171,36 Megawatt (MW) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya diberikan pengelolaan sebesar 5 MW. Padahal dalam perjanjian kontrak karya dan Kepmen PU dan tenaga listrik no 48/kpts/1975 tentang pemberian izin usaha listrik pada PT Inco (Vale) telah dijelaskan bahwa seluruh pengelolan PLTA harus diberikan sepenuhnya pada negara setelah 20 tahun kontrak karya berjalan.

“Bedasarkan Kepmen, sangat jelas ketiga PLTA yang saat ini dikelola Vale harus dikembalikan pada negara, selama ini kan belum dikembalikan, sehingga patut di duga negara di rugikan dalam hal itu dan mungkin hingga nilainya trilliunan rupiah,” jelasnya. (rls)

Komentar

Berita Terkait