21 Istri Anggota DPRD Pangkep ke Bali, Dibiayai APBD Rp148 Juta

PANGKEP, TEKAPE.co – Rencana keberangkatan istri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ke Bali menuai sorotan.

Sebanyak 21 orang yang tergabung dalam Ikatan Istri Anggota DPRD (Ikatri) dijadwalkan mengikuti kegiatan studi tiru dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tercatat berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Kabupaten Pangkep.

BACA JUGA: Wabup Sidoarjo Dorong Kampung Lali Gadget Jadi Model Edukasi Anak

Kepala DP3A-KB Pangkep, Nurliah, membenarkan adanya penganggaran rutin untuk kegiatan organisasi tersebut.

“Anggarannya setiap tahun ada masuk ke dinas kami. Dan mereka melakukan kegiatan berupa pertemuan peningkatan kapasitas SDM, bakti sosial, dan studi tiru,” kata Nurliah saat dikonfirmasi, Senin (4/52026).

Menurut dia, total anggaran yang disiapkan untuk kegiatan Ikatri pada tahun ini mencapai Rp200 juta.

BACA JUGA: Inflasi Sulsel Naik 2,68 Persen, Sidrap Tertinggi Parepare Terendah

Dana tersebut dialokasikan untuk tiga agenda utama, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan sosial, dan studi tiru.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp148 juta di antaranya dialokasikan khusus untuk pembiayaan kegiatan studi tiru ke Bali yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari mulai 10 Mei 2026.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A-KB Pangkep, Sundari, menjelaskan bahwa selama berada di Bali, rombongan akan mengikuti sejumlah agenda, termasuk kunjungan ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pabrik makanan khas daerah, hingga kunjungan ke DPRD Kabupaten Gianyar.

“Ada kegiatan kunjungan ke beberapa UMKM yang pernah kami datangi. Di hari kedua dan ketiga setiap harinya ada kegiatan, seperti ke pabrik pembuatan makanan oleh-oleh, lalu kami jadwalkan ke DPRD Gianyar Bali, dan hari ketiga ke pabrik pembuatan batik,” ujar Sundari.

Selain Ikatri, DP3A-KB Pangkep juga mengalokasikan anggaran untuk organisasi perempuan lain, yakni Dharma Wanita, sebesar Rp50 juta. Namun hingga kini, realisasi kegiatan organisasi tersebut disebut belum berjalan.

Di sisi lain, Sekretariat DPRD Pangkep menyatakan tidak mengetahui adanya rencana kegiatan tersebut. Sekretaris DPRD Pangkep, Arizal Hasan, menegaskan bahwa anggaran kegiatan itu tidak bersumber dari instansinya.

“Kewenangannya mungkin seperti itu (tidak dianggarkan di Sekretariat DPRD). Adakah itu kegiatan?” kata Arizal saat dimintai konfirmasi.

Rencana keberangkatan ini menjadi perhatian karena menggunakan dana publik di tengah kebutuhan prioritas lainnya di daerah. (*)