oleh

Tak Pernah Muncul di Aksi Omnibus Law, Ketua DPRD Palopo Jadi ‘DPO’ Mahasiswa

PALOPO, TEKAPE.co – Kehadiran Ketua DPRD Palopo, Dr Hj Nurhaenih, SKp, MKes kembali dipertanyakan Aliansi Peduli Indonesia (API), yang hingga hari ini, belum terlihat menemui massa aksi penolakan UU Omnibus Law.

Hal ini kembali disinggung Aliansi Peduli Indonesia (API) Palopo, saat menghadiri diskusi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Kantor Walikota Palopo, Senin 12 Oktober 2020.

Jendral Lapangan API Palopo, Muhaimin Ilyas merasa kecewa dengan sikap ketua DPRD Palopo, sebagai wakil rakyat, yang sejak awal aksi tanggal 8 Oktober 2020, hingga hari ini belum memperlihatkan dirinya.

“Di depan kami ada slide gambar Forkopimda, termasuk ketua DPRD Palopo, tetapi saya lihat tidak ada orangnya disini hadir di tengah-tengah kita, kami kecewa, karena lembaga perwakilan rakyat tidak ikut hadir,” tegas Muhaimin.

Selain itu, diskusi yang dijadwalkan pukul 09.00 wita ini, tidak berjalan sesuai dengan jadwal. Sebab, Walikota Palopo enggan menemui mahasiswa didepan kantor yang telah menggelar aksi.

Sehingga demikian, Aliansi Peduli Indonesia pun juga menolak yang telah dua kali diminta untuk bertemu di ruang Pola kantor Walikota Palopo, yang dihadiri Forkopimda Palopo, beberapa anggota DPRD Palopo, dan Para Rektor Kampus Palopo.

Setelah lobby dan negosiasi yang panjang, dari pihak pemerintah dan mahasiswa, sekira pukul 13.00 Wita, puluhan perwakilan mahasiswa itupun akhirnya memasuki Ruang Pola lantai 2 kantor Walikota.

Baru mulai diskusi, Jendral Lapangan API, Muhaimin Ilyas kembali menegaskan bahwa pihaknya mau berdiskusi dengan Forkopimda didepan massa aksi, bukan diruangan pola lantai 2 Kantor Walikota Palopo.

“Kami tak butuh fasilitas ber AC dan berdiskusi di tempat ini, sementara rekan-rekan kami sudah 3 hari berpanas-panasan di jalan raya untuk menuntut UU Cipta Kerja dicabut,” tegas Muhaimin.

Hal tersebut ditanggapi langsung Walikota Palopo, Judas Amir yang mengatakan bahwa dirinya tidak siap untuk bertemu dengan orang yang Forkopinda tidak undang

“Saya tetap konsisten. Yang saya undang jelas. Ada perwakilan, organisasi ada pengurus. Jadi, hari ini saya tidak siap untuk bertemu dengan orang yang tidak saya undang,” tegas Walikota Palopo, HM Judas Amir.

Hal ini pun langsung ditanggapi kelompok mahasiswa untuk memilih walkout dan tidak melanjutkan diskusi, lalu kembali menggelar aksi penolakan UU Omnibus Law, didepan Kantor Walikota Palopo.

BACA JUGA:
Wali Kota Palopo tak Ingin Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law, Tapi Siap Sumbang Rp1 Juta Gugat ke MK

Namun demikian, HM Judas Amir yang menolak desakan mahasiswa untuk menandatangani pernyataan sikap menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, menyatakan siap menyumbang dana Rp1 juta, jika ada kelompok yang ingin mengajukan gugatan uji materi Omnoibus Law ke Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Pernyataan sikap Jendral Lapangan Aliansi Peduli Indonesia (API) Kota Palopo, Muhaimin Ilyas

Komentar

Berita Terkait