Reses di Dapil II, Anggota DPRD Jember Widarto Serap Aspirasi dan Soroti Persoalan Banjir

JEMBER, TEKAPE.co – Anggota DPRD Kabupaten Jember, Widarto, menggelar kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya di daerah pemilihan (Dapil) II, Sabtu (14/3/2026).

Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat sekaligus menampung berbagai aspirasi warga secara langsung.

Widarto menjelaskan, lokasi reses dipusatkan di kantor partai karena berada di wilayah dapilnya sehingga memudahkan masyarakat setempat untuk hadir dan berdialog dengan wakil rakyat.

BACA JUGA: Anggota DPRD Jember Budi Wicaksono Tampung Keluhan Warga saat Reses

Menurut dia, reses menjadi sarana penting bagi anggota legislatif untuk menyampaikan capaian kerja selama masa persidangan sekaligus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan masyarakat melalui proses pemilihan.

“Kalau sukses itu adalah laporan kinerja. Anggota DPRD harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Karena kami dipilih oleh rakyat, maka kami harus melaporkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik mandat,” ujar Widarto.

Dalam pertemuan tersebut, Widarto juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember.

BACA JUGA: Jelang Nyepi dan Idulfitri, Layanan Kantor Imigrasi Libur Sepekan

Ia menilai penanganan banjir seharusnya tidak hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan sejak awal.

Ia menyebut persoalan tata ruang serta berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir di daerah tersebut.

“Kami di DPRD terus mendorong pihak eksekutif agar penanganan banjir tidak hanya dilakukan saat banjir sudah terjadi. Biayanya mahal dan dampaknya sangat luas. Yang paling penting adalah upaya pencegahan,” tegasnya.

Widarto menambahkan, kawasan hulu di wilayah seperti Silo, Tempurejo, serta daerah sekitar aliran Sungai Mayang perlu dijaga kelestariannya, terutama dari kerusakan hutan yang dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air.

Menurut dia, kerusakan di kawasan hulu akan berdampak langsung pada wilayah hilir seperti Kota Jember, Rambipuji, hingga Balung.

“Kalau hutan di hulu rusak, serapan air hilang. Akibatnya banjir dan longsor terjadi, dan yang terdampak masyarakat di wilayah hilir,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan resapan air serta menata kembali kebijakan tata ruang wilayah agar tidak seluruh lahan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

Widarto menilai pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah terkait penyempurnaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam kesempatan tersebut, Widarto juga menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

Ia meminta warga tidak ragu menyampaikan kritik apabila menemukan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kalau ada pengurangan kualitas atau kuantitas porsi yang disajikan, masyarakat harus berani menyampaikan. Jangan takut melapor jika ada intimidasi,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto menilai kritik dari masyarakat justru penting agar program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia berpotensi memicu lonjakan harga barang di pasar.

“Kalau tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah, kasihan ibu-ibu rumah tangga karena uang belanja bisa tidak cukup,” ujarnya.

Karena itu, Widarto berharap pemerintah daerah dapat memperkuat upaya stabilisasi harga, misalnya melalui operasi pasar dan langkah pengendalian inflasi, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya.

(Dodik)