Pemkab Luwu Prioritaskan PAD, Infrastruktur dan Pertanian dalam Jawaban atas Pandangan DPRD

LUWU, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendukung sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, mewakili Bupati Luwu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Luwu, Senin (22/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati mengapresiasi masukan, saran, kritik, dan dukungan yang diberikan seluruh fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan DPRD merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menanggapi sejumlah masukan fraksi-fraksi DPRD, Pemkab Luwu menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Selain itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan jaringan irigasi pertanian, dukungan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan fasilitas air bersih guna menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut

Pada kesempatan itu, Pemkab Luwu juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak atas dukungan yang diberikan sehingga Kabupaten Luwu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-11 yang diraih Kabupaten Luwu secara berturut-turut.

Musrenbang Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan

Wakil Bupati menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah selalu melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Menurutnya, mekanisme tersebut bertujuan agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Luwu dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, serta sejumlah undangan lainnya.

Pada akhir penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Luwu turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan berikutnya bersama pemerintah daerah.

“Semoga seluruh proses pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu,” ujar Wakil Bupati mengakhiri penyampaiannya. (hms)