Kinerja Pemerintahan Diakui, Makassar Masuk 10 Besar Nasional
MAKASSAR , TEKAPE.co – Kota Makassar kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional. Pemerintah kota ini meraih penghargaan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kategori tinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Capaian ini menambah daftar prestasi Makassar dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kota ini juga dinilai konsisten berada di papan atas dalam evaluasi pemerintah pusat.
Pada 2019, Makassar bahkan pernah meraih peringkat pertama nasional kategori kota dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Tren positif tersebut berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, termasuk masuk tiga besar nasional pada 2024.
Memasuki 2025, Makassar kembali mendapatkan predikat status kinerja tinggi.
BACA JUGA: Senator Waris Halid Hadir di Pelantikan Rektor Unhas, Perkuat Ikatan Alumni
Tahun ini, capaian tersebut dipertahankan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 atas LPPD 2024.
Di tingkat nasional, hanya sejumlah daerah yang masuk kategori tinggi. Untuk provinsi, tercatat enam daerah berada di kategori tersebut, sementara Sulawesi Selatan berada di peringkat 19 dengan kategori sedang.
Pada level kabupaten, Bone menjadi satu-satunya dari Sulsel yang meraih kategori tinggi. Sedangkan di tingkat kota, Makassar menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia Timur yang masuk 10 besar.
“Kita satu-satunya di Indonesia Timur yang masuk kategori tinggi,” ujar Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Makassar, Rahmat.
Ia menyebut capaian tersebut ditopang sejumlah faktor, mulai dari kekuatan ekonomi daerah, kapasitas fiskal, inovasi layanan publik, hingga konsistensi birokrasi dalam penyusunan laporan kinerja.
Selain itu, posisi Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia turut memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan.
Digitalisasi layanan publik juga dinilai menjadi salah satu kekuatan utama pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir.
“Pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir aktif mendorong sistem layanan berbasis teknologi,” katanya.
Rahmat berharap capaian ini dapat dipertahankan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.
Ia menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak di Kota Makassar.
“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan rekan-rekan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” jelasnya.
Munafri menambahkan capaian ini menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah kota untuk terus meningkatkan kinerja.
“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan