oleh

Ketua DPRD Luwu: Dua Periode Pimpin Sulsel, SYL Hanya Fokus Bangun Perkotaan

LUWU, TEKAPE.co – Menjelang Hari jadi Sulawesi Selatan ke 348, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu, Andi Abdul Muharrir, mengatakan kalau Pembangunan di Sulsel belum merata sampai ke daerah dimana pembangunan hanya berfokus pada wilayah perkotaan (Makassar).

“Dua periode pemimpin Sulsel, Gubernur Syahrul, memang banyak membawah kemajuan Sulsel, namun hanya di Kota (Makassar) saja. Untuk di daerah kita sayangkan, coba kita lihat dari jalan poros Siwa – Sidrap, sama sekali tidak ada perhatian Pemerintah Provinsi dan pusat untuk membenahi itu, kita lihat jalannya rusak parah,” ucap, Andi Muharrir, saat ditemui di gedung DPRD Luwu, Jl Jendral Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Luwu, Selasa, 19 September 2017.

Sementara itu, Tambah Legislator Golkar ini, pembangunan di daerah belumlah merata terutama untuk Luwu, perintisan jalan strategis provinsi Bua – Toraja pada tahun 2010, dua tahun terakhir ini mandek padahal sudah diusulkan.

“Pembangunan jalan Bua – Toraja ini juga mandek di 2016, 2017, tidak ada sama sekali anggaran masuk. Sejak 2010 sudah dianggarkan, dan itu sesuai dengan janji – janji pak Gubernur setiap tahun akan anggarkan karena itu adalah strategis jalan provinsi,” ungkapnya.

Disamping itu, Andi Muharrir berharap mega proyek yang di Kota Makassar seperti under pass dan jalan layang, serta rencana pembanguan Istana Negara, yang menelan anggaran ratusan miliar, baiknya anggarannya bisa dialihkan ke kabupaten/kota agar pembangunan bisa merata.

“Kalau kabupaten cuman mengharapkan APBD-nya, tidak mampu membiayai pembangunan daerahnya seluas ini dengan APBD sekian pertahun, harus dibantu dari provinsi, agar pembangunan juga nampak di kabupaten,” harapnya.

Tak hanya perintisan jalan strategis Bua – Toraja yang mandek, jalan strategis provinsi lainnya di Luwu yakni poros Bolong – Lamasi di Kecamatan Lamasi, Luwu, juga mandek.

“Jalan poros Bolong – Lamasi itu sebenarnya sudah kewenangan provinsi, sehingga 2015 kemarin kita tidak anggarkan pengaspalan. Tapi tiba – tiba masyarakat berteriak tidak ada perhatian Pemerintah Provinsi, sehingga kita bangun melalui anggaran APBD kabupaten bukan provinsi. Tidak ada sama sekali bantuan provinsi yang masuk,” bebernya.

Bahkan pemerintah Kabupaten Luwu akan menuntaskan pembangunan pengaspalan jalan poros Bolong – Lamasi pada tahun 2018 mendatang tanpa bantuan pemprov. (*)

Komentar

Berita Terkait